Wiranto Sesalkan Kisruh Internal di Partai Hanura

BANDUNG - Ketua Dewan Pembina Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menyesalkan persoalan mosi tidak percaya yang terjadi terhadap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO.

Menurut dia, persoalan yang terjadi terhadap Ketua Umum DPP Hanura akan diselesaikan secara internal partai melalui mekanisme yang ada. Penyelesaian ini akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada di dalam partai.

"Semalam saya sudah mengeluarkan statmen politik. Saya gak akan mengulangi lagi. Ini sesuatu yang sangat disesalkan. Seharusnya ini tidak terjadi," kata Wiranto usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Sungai Citarum di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa(16/1/2018).

Wiranto menyebutkan, konflik di internal parpol merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Dia juga meminta persoalan bisa diselesaikan dengan baik di jajaran pengurus internal DPP Partai Hanura. Sebab, di Partai Hanura sudah ada AD/ART, sistem partai untuk menyelesaikan masalah, dan ada mekanisme partai dalam menyelesaikan masalah sesuai tingkatannya, serta ada pakta integritas.

"Itu semua akan menjadi bagian dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Kita sesalkan ini terjadi. Tapi sudah terjadi. Namun, kita akan segera diselesaikan," ungkap dia.

Dia berharap, persoalan tersebut bisa segera selesai agar marwah Partai Hanura yang sudah berdiri sejak lama bisa tetap eksis dalam pembangunan politik di nasional dan menciptakan kader berintegritas.

Ditanya apakah Partai Hanura akan melakukan Munaslub, Wiranto akan melihat perkembangan yang ada. "Kita lihat nanti, apakah perlu atau tidak," kata dia singkat.

Seperti diketahui, Partai Hanura memecat Ketua Umumnya Oesman Sapta Odang (OSO) karena kerap menerbitkan Surat Keputusan (SK) ganda dan memungut uang mahar bagi calon kepala daerah di ajang Pilkada Serentak 2018.

SK ganda itu muncul akibat perubahan keputusan pengusungan calon kepala daerah dalam waktu singkat. Hingga akhirnya, sejumlah DPD Hanura memberikan mosi tak percaya kepada OSO dan mendesak DPP menggelar munaslub untuk menentukan Ketum baru.