Kunjungi Bawaslu, Mendagri Bakal Serahkan DP4
Selasa, 09 Januari 2018 - 20:47 WIB
Kunjungi Bawaslu, Mendagri Bakal Serahkan DP4
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Bawaslu dan KPU dalam waktu dekat.
Penyerahan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan memorandum of understanding (MoU) antara Kemendagri, KPU dan Bawaslu.
"Yang kedua nanti di sela-sela antara selesainya kampanye dan pilkada kita juga akan menyelenggarakan video conference dengan daerah baik Bawaslu, Kepolisian dan KPU," kata Tjahjo saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Tjahjo menjelaskan, video conference yang dilakukan bersama penyelenggara Pemilu tersebut dilakukan guna melakukan evaluasi bila diperlukan lantaran pesta demokrasi pada 2018 ini berlangsung di 171 daerah di Indonesia.
"Mungkin banyak hal yang didiskusikan terkait netralitas, politik uang, kampanye, kebencian, dan SARA," ujarnya.
Dia mengaku, optimistis dengan kinerja KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Keyakinan serupa juga dirasakan Tjahajo saat melihat persiapan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.
"Nanti akan kita kumpulkan semua juga dengan Kejaksaan Agung untuk meminta arahan dari Presiden Jokowi," imbuhnya.
Mantan Anggota DPR itu berharap, seluruh calon yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2018 tidak melakukan politik uang dan berkampanye secara Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) hingga black campaign.
"Mari kita adu konsep, program dan gagasan," urainya sembari memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi KPU dan Bawaslu.
Penyerahan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan memorandum of understanding (MoU) antara Kemendagri, KPU dan Bawaslu.
"Yang kedua nanti di sela-sela antara selesainya kampanye dan pilkada kita juga akan menyelenggarakan video conference dengan daerah baik Bawaslu, Kepolisian dan KPU," kata Tjahjo saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Tjahjo menjelaskan, video conference yang dilakukan bersama penyelenggara Pemilu tersebut dilakukan guna melakukan evaluasi bila diperlukan lantaran pesta demokrasi pada 2018 ini berlangsung di 171 daerah di Indonesia.
"Mungkin banyak hal yang didiskusikan terkait netralitas, politik uang, kampanye, kebencian, dan SARA," ujarnya.
Dia mengaku, optimistis dengan kinerja KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Keyakinan serupa juga dirasakan Tjahajo saat melihat persiapan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.
"Nanti akan kita kumpulkan semua juga dengan Kejaksaan Agung untuk meminta arahan dari Presiden Jokowi," imbuhnya.
Mantan Anggota DPR itu berharap, seluruh calon yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2018 tidak melakukan politik uang dan berkampanye secara Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) hingga black campaign.
"Mari kita adu konsep, program dan gagasan," urainya sembari memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi KPU dan Bawaslu.
(maf)
