Cegah Perang Hoax di Pilkada 2018, Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan
Selasa, 09 Januari 2018 - 15:54 WIB
Cegah Perang Hoax di Pilkada 2018, Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan
A
A
A
JAKARTA - Perang hoax dinilai masih akan terjadi di perhelatan Pilkada Serentak 2018. Pasalnya, di masa puber media sosial (medsos) saat ini merangsang setiap yang berkepentingan mengekspresikan beragam cara untuk eksis.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan mengatakan, penyelenggara pemilu perlu mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya konflik akibat penyebaran informasi dan berita hoax.
"Pertama, perlu penegakan aturan main oleh penyelenggara secara tegas dan konsisten. Tegas sesuai aturan dan konsisten diterapkan pada siapapun yang melakukan pelanggaran," ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (9/1/2019).
Kedua, lanjut Bakir, perlu peran partai politik (parpol) untuk memastikan berkompetisi secara fair. Bahwa, kandidat yang diusung parpol tidak menggunakan kampanye hitam (black campaign) lewat penyebaran informasi hoax terhadap pesaingnya di pilkada.
"Ketiga, peran civil society, termasuk media, untuk terus mengadvokasi masyarakat menjadi civilized yang mengedepankan pilihannya pada aspek meritokratif, pilihan berdasarkan kualitas dan kapabilitas calon," paparnya.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan mengatakan, penyelenggara pemilu perlu mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya konflik akibat penyebaran informasi dan berita hoax.
"Pertama, perlu penegakan aturan main oleh penyelenggara secara tegas dan konsisten. Tegas sesuai aturan dan konsisten diterapkan pada siapapun yang melakukan pelanggaran," ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (9/1/2019).
Kedua, lanjut Bakir, perlu peran partai politik (parpol) untuk memastikan berkompetisi secara fair. Bahwa, kandidat yang diusung parpol tidak menggunakan kampanye hitam (black campaign) lewat penyebaran informasi hoax terhadap pesaingnya di pilkada.
"Ketiga, peran civil society, termasuk media, untuk terus mengadvokasi masyarakat menjadi civilized yang mengedepankan pilihannya pada aspek meritokratif, pilihan berdasarkan kualitas dan kapabilitas calon," paparnya.
(kri)
