Golkar dan PDIP Bersaing Jadi Jawara Pemilu 2019
Minggu, 07 Januari 2018 - 06:22 WIB
Golkar dan PDIP Bersaing Jadi Jawara Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berseloroh bahwa Partai Golkar adalah pesaing utama PDI Perjuangan (PDIP). Hal itu disampaikan Jokowi saat pidato pembukaan Munaslub Golkar yang mengumumkan secara resmi Menteri Perindustrian Airlngga Hartarto sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Menurut pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, peluang Golkar untuk menjadi pesaing utama untuk memperebutkan nomor 1 pada Pemilu 2019 terbuka lebar. Apalagi, Airlangga sudah menegaskan dalam sambutannya kepada para calon kepala daerah asal Golkar untuk menyebarkan 'Tiga Program Rakyat'.
Menurutnya, wong cilik merupakan segmen pemilih terbanyak, yang bisa diraih oleh Tiga Program Rakyat. "Jika program ini sukses disebar dan dilaksanakan, diprediksi Golkar dan PDIP akan bersaing berebut nomor satu pada Pemilu 2019 nanti," ujar Denny, Sabtu (6/1/2018).
Diketahui, Airlangga menyerukan kepada pasangan calon kepala daerah yang diusung Golkar menyebarkan seluas-luasnya tiga program rakyat. Airlangga berharap, masyarakat tidak hanya diminta meramaikan pilkada dengan menggunakan hak pilihnya di TPS. Jauh dari itu, rakyat datang dan memilih karena ingin perubahan dalam hidupnya.
Golkar datang merespons dengan Tiga Program Rakyat. Detail program dan cara mencapainya, setiap daerah menyesuaikan dengan situasi masing-masing. Semua paslon diminta kabarkan program nasional Golkar sesuai dengan khitah Golkar: Suara Rakyat, Suara Golkar.
Pertama, harga sembako terjangkau. Rakyat banyak berhak mendapatkan harga sembako yang lebih terkontrol. Beras, sagu, jagung, sayuran, telor, daging, gula, dan sebagainya, harus lebih mudah didapat. Sembako tersedia dengan harga yang bisa dijangkau.
Ini hanya terjadi jika kepala daerah mencari solusi menaikkan daya beli masyarakat di wilayahnya masing-masing. Memang kebijakan sembako lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat. Namun, kepala daerah dan elite lokal tetap punya sumbangsih untuk menaikkan daya beli masyarakat setempat.
Kedua, perluas lapangan kerja. Rakyat banyak berhak atas pekerjaan. Kurangi pengangguran. Lakukan pelatihan. Masyarakat hanya maju jika penduduknya bekerja. Sebagai petani, nelayan, buruh, ataupun pedagang swasta, bersama menyambut pagi, mencari rezeki halal.
Ketiga, tersedia rumah yang mudah diakses dengan harga terjangkau. Rakyat berhak punya rumah. Membangun keluarga di sana. Berteduh dari dinginnya malam dan panasnya siang. Bertambah waktu harus juga menjadi bertambahnya rakyat memiliki rumah.
Menurut pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, peluang Golkar untuk menjadi pesaing utama untuk memperebutkan nomor 1 pada Pemilu 2019 terbuka lebar. Apalagi, Airlangga sudah menegaskan dalam sambutannya kepada para calon kepala daerah asal Golkar untuk menyebarkan 'Tiga Program Rakyat'.
Menurutnya, wong cilik merupakan segmen pemilih terbanyak, yang bisa diraih oleh Tiga Program Rakyat. "Jika program ini sukses disebar dan dilaksanakan, diprediksi Golkar dan PDIP akan bersaing berebut nomor satu pada Pemilu 2019 nanti," ujar Denny, Sabtu (6/1/2018).
Diketahui, Airlangga menyerukan kepada pasangan calon kepala daerah yang diusung Golkar menyebarkan seluas-luasnya tiga program rakyat. Airlangga berharap, masyarakat tidak hanya diminta meramaikan pilkada dengan menggunakan hak pilihnya di TPS. Jauh dari itu, rakyat datang dan memilih karena ingin perubahan dalam hidupnya.
Golkar datang merespons dengan Tiga Program Rakyat. Detail program dan cara mencapainya, setiap daerah menyesuaikan dengan situasi masing-masing. Semua paslon diminta kabarkan program nasional Golkar sesuai dengan khitah Golkar: Suara Rakyat, Suara Golkar.
Pertama, harga sembako terjangkau. Rakyat banyak berhak mendapatkan harga sembako yang lebih terkontrol. Beras, sagu, jagung, sayuran, telor, daging, gula, dan sebagainya, harus lebih mudah didapat. Sembako tersedia dengan harga yang bisa dijangkau.
Ini hanya terjadi jika kepala daerah mencari solusi menaikkan daya beli masyarakat di wilayahnya masing-masing. Memang kebijakan sembako lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat. Namun, kepala daerah dan elite lokal tetap punya sumbangsih untuk menaikkan daya beli masyarakat setempat.
Kedua, perluas lapangan kerja. Rakyat banyak berhak atas pekerjaan. Kurangi pengangguran. Lakukan pelatihan. Masyarakat hanya maju jika penduduknya bekerja. Sebagai petani, nelayan, buruh, ataupun pedagang swasta, bersama menyambut pagi, mencari rezeki halal.
Ketiga, tersedia rumah yang mudah diakses dengan harga terjangkau. Rakyat berhak punya rumah. Membangun keluarga di sana. Berteduh dari dinginnya malam dan panasnya siang. Bertambah waktu harus juga menjadi bertambahnya rakyat memiliki rumah.
(zik)
