Pencitraan Tak Boleh Dilakukan dengan Cara Berbohong

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi yang membolehkan hoax selama dinilai membangun sempat memancing reaksi publik.

Pernyataan Djoko menuai banyak kritik warganet di media sosial. Menyadari pernyataan menimbulkan reaksi publik, Djoko akhirnya meminta maaf dan menyatakan ucapannya hanya pancingan dan gimmick. (Baca juga: Soal Hoax Membangun, Kepala Badan Siber Bilang Itu Pancingan )

Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Suharjo Nugroho menilai ucapan Kepala BSSN soal hoax membangun bisa menimbulkan dampak buruk. "Bisa menjadi pembenaran bagi para produsen hoax," kata pria yang biasa disapa Jojo kepada SINDOnews, Sabtu 6 Januari 2018.

Dia khawatir istilah hoax membangun memicu lahirnya kelompok Saracen baru. Bisa saja kelompok itu kemudian berdalih membuat hoax demi sesuatu yang membangun.

"Nanti bisa bisa ada saracen versi 2 yang (pelakunya-red) ketangkap tapi 'ngeles' lalu bilang lho saya enggak salah, wong saya bikin hoax membangun kok," ujarnya.

Dalam konteks publik relations, kata dia, pencitraan tidak boleh dilakukan dengan cara berbohong. "Pencitraan itu tidak boleh bohong sama sekali. Kalau ketahuan bohongnya maka reputasinya akan hancur dan susah diperbaiki," tandasnya. (Baca juga: Pesan Ketua APPRI untuk Para Humas: Jangan Gunakan Hoax Membangun! )

Pada tahun politik, kata dia, justru harus ada upaya agar orang tidak berani berbuat hoax. "Belajar dari Pilkada DKI terakhir saja, hoax merajalela kita sudah muntah, apalagi ini nanti pilkada serentak. Kalau pemerintah membuat terminologi #hoaxmembangun, membangun buat siapa, positif buat siapa. Pernyataan ini mau melindungi siapa sebenarnya?" kata Jojo.