Fadli Zon Sebut Peran Politik Luar Negeri Indonesia Memudar

JAKARTA - Plt Ketua DPR Fadli Zon memandang kebijakan luar negeri Indonesia sepanjang 2017 kurang terarah dan minimalis. Ini akibat tidak adanya blue print, perencanaan yang matang.

Menurut Fadli Zon, artikulasi diplomasi prorakyat yang tidak terencana baik, berakibat pada pudarnya peran Indonesia dalam forum multilateral.

"Pendekatan diplomasi prorakyat, yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam implementasinya justru mempersempit ruang manuver politik luar negeri Indonesia. Padahal doktrin politik bebas aktif yang tercantum dalam UU 37 tahun 1999, telah membuka ruang gerak yang luas bagi Indonesia dalam membangun hubungan ke luar," kata Fadli Zon, Minggu (31/12/2017).

"Dalam konteks ini, salah satu catatan khusus yang serius adalah absennya Presiden Jokowi tiga kali berturut-turut dalam Sidang Majelis Umum PBB. Ini sikap diplomasi yang keliru. Jargon diplomasi prorakyat yang lebih inward looking, tak bisa dijadikan pembenaran sikap Presiden Jokowi yang selalu absen di Sidang Majelis Umum PBB," imbuhnya.

Fadli Zon menjelaskan, Sidang Majelis Umum PBB adalah forum yang sangat ditunggu-tunggu setiap kepala negara di dunia untuk menyampaikan sikap politik luar negeri.

Menurutnya, sebagai presiden negara besar, Jokowi harus menjadikan momen tersebut sebagai agenda prioritas mewakili Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB. Apalagi, Indonesia tengah berjuang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jika Presiden tidak aktif, bagaimana Indonesia diperhitungkan?

"Dalam politik luar negeri, ada hal khusus yang hanya bisa dijalankan Presiden. Sehingga Presiden tak bisa menyerahkan sepenuhnya urusan luar negeri kepada kementerian atau kantor perwakilan," ucapnya.

"Jika demikian, politik luar negeri akan berjalan sekadar business as usual. Dengan profil Indonesia sebagai regional power, sudah seharusnya diplomasi Indonesia tidak saja sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah dalam negeri, namun juga masalah luar negeri," tambahnya.

Kata politisi Partai Gerindra ini, pudarnya peran Indonesia di panggung global juga terlihat dalam penanganan krisis Rohingya. Meski secara bilateral Indonesia berperan aktif, namun peran yang diambil masih normatif.

"Padahal, Indonesia memiliki modal kepemimpinan alami di ASEAN. Seharusnya Indonesia bisa menjadi pionir dan leader yang mendorong isu Rohingya agar disikapi secara kolektif oleh ASEAN," tuturnya.

Sehingga lanjut Fadli Zon, faktanya pemerintah kita gagal memanfaatkan forum ASEAN tersebut. ASEAN hanya menjadi forum arisan dan dimanfaatkan oleh negara-negara kecil tetangga kita untuk masuk pasar bersama.

"Kelemahan kepemimpinan Indonesia di mata internasional juga terlihat dalam penyikapan krisis Yerusalem. Lagi-lagi terhadap krisis Palestina yang dipicu oleh pengakuan sepihak AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sikap yang ditunjukan pemerintah masih terlampau normatif. Tidak mencerminkan profil sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia," tegas Fadli Zon.