Alasan Hong Kong Tolak Ustaz Abdul Somad Bikin Penasaran DPR
Rabu, 27 Desember 2017 - 12:01 WIB
Alasan Hong Kong Tolak Ustaz Abdul Somad Bikin Penasaran DPR
A
A
A
JAKARTA - Alasan Pemerintah Hong Kong menolak kunjungan Ustaz Abdul Somad pada Sabtu 23 Desember 2017 membuat penasaran Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais.
Sebab, kata dia, pihak imigrasi umumnya ketika melakukan deportasi orang asing karena mendapatkan informasi dari internal mereka sendiri atau negara asal orang asing tersebut.
Menurut Hanafi Rais, permasalahannya bukan soal alasan deportasi pihak Hong Kong yang tidak jelas. "Tapi informasi atau profiling seperti apa yang mereka peroleh tentang Ustaz Abdul Somad," ujarnya dihubungi wartawan, Rabu (27/12/2017).
Dia menjelaskan, aparat imigrasi Hong Kong itu mendeportasi orang asing pasti karena mendapatkan informasi atau data yang notifikasinya bisa dari internal mereka sendiri atau disuplai info dari negara asal orang asing tersebut.
"Nah, kalau Ustaz Somad dikait-kaitkan dengan radikalisme atau sentimen antiPancasila lantas dideportasi. Ya ini jelas informasi palsu dan tidak berdasar," papar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Lebih lanjut mis informasi semacam itu harus dikoreksi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya imigrasi agar tidak berkelanjutan.
Sebab, kata dia, pihak imigrasi umumnya ketika melakukan deportasi orang asing karena mendapatkan informasi dari internal mereka sendiri atau negara asal orang asing tersebut.
Menurut Hanafi Rais, permasalahannya bukan soal alasan deportasi pihak Hong Kong yang tidak jelas. "Tapi informasi atau profiling seperti apa yang mereka peroleh tentang Ustaz Abdul Somad," ujarnya dihubungi wartawan, Rabu (27/12/2017).
Dia menjelaskan, aparat imigrasi Hong Kong itu mendeportasi orang asing pasti karena mendapatkan informasi atau data yang notifikasinya bisa dari internal mereka sendiri atau disuplai info dari negara asal orang asing tersebut.
"Nah, kalau Ustaz Somad dikait-kaitkan dengan radikalisme atau sentimen antiPancasila lantas dideportasi. Ya ini jelas informasi palsu dan tidak berdasar," papar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Lebih lanjut mis informasi semacam itu harus dikoreksi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya imigrasi agar tidak berkelanjutan.
(maf)
