Sikap PDIP Soal Wacana Golkar Tarik Dukungan dari Angket KPK
Kamis, 21 Desember 2017 - 15:19 WIB
Sikap PDIP Soal Wacana Golkar Tarik Dukungan dari Angket KPK
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengakui, pihaknya menghormati wacana fraksi Partai Golkar yang akan menarik mundur dari panita khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Hasto, angket KPK merupakan hak fraksi di DPR yang diproses sesuai dengan tata tertib di DPR. "Tentu saja tiap parpol punya sikap dalam ambil keputusan politik," kata Hasto di Hotel Acacia, Kramat, Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Hasto mengakui, pihaknya sudah meminta klarifikasi dari fraksi Golkar mengenai hal tersebut. Menurutnya, angket dilakukan sebagai bagian dari proses check and balances lembaga penegak hukum seperti KPK.
"Sebagai proses evaluasi, hal mana yang kurang untuk diperbaiki, karena setelah reformasi, semua institusi termasuk partai politik berbenah diri," ucapnya.
Menurut Hasto, KPK dengan kewenangan besar yang dimilikinya disebutnya tak menutup mata bahwa ada oknum yang berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.
"Bukti-bukti di praperadilan, bagaimana sprindik keluar, proses dan bukti yang dikumpulkan ternyata enggak kuat sebagai bukti otentik, ini menunjukkan perlu ada evaluasi," ungkap dia.
Bagi PDIP yang mendukung angket KPK, kata Hasto, bagian dari semangat untuk bersama-sama memperbaiki lembaga yang disebutnya penting tersebut. Sebaliknya, evaluasi bukan dimaksudkan berarti pembubaran KPK.
Hasto mengatakan, banyaknya kasus tangkap tangan terhadap kader partai juga dianggapnya sudah direspon secara serius dengan memberikan sanksi yang tegas.
"Ada persoalan bagaimana kita dorong kerja sama antara penegak hukum, yang seharusnya jadi tema sentral dalam pencegahan ini yang dilakukan PDIP," tandasnya.
Menurut Hasto, angket KPK merupakan hak fraksi di DPR yang diproses sesuai dengan tata tertib di DPR. "Tentu saja tiap parpol punya sikap dalam ambil keputusan politik," kata Hasto di Hotel Acacia, Kramat, Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Hasto mengakui, pihaknya sudah meminta klarifikasi dari fraksi Golkar mengenai hal tersebut. Menurutnya, angket dilakukan sebagai bagian dari proses check and balances lembaga penegak hukum seperti KPK.
"Sebagai proses evaluasi, hal mana yang kurang untuk diperbaiki, karena setelah reformasi, semua institusi termasuk partai politik berbenah diri," ucapnya.
Menurut Hasto, KPK dengan kewenangan besar yang dimilikinya disebutnya tak menutup mata bahwa ada oknum yang berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.
"Bukti-bukti di praperadilan, bagaimana sprindik keluar, proses dan bukti yang dikumpulkan ternyata enggak kuat sebagai bukti otentik, ini menunjukkan perlu ada evaluasi," ungkap dia.
Bagi PDIP yang mendukung angket KPK, kata Hasto, bagian dari semangat untuk bersama-sama memperbaiki lembaga yang disebutnya penting tersebut. Sebaliknya, evaluasi bukan dimaksudkan berarti pembubaran KPK.
Hasto mengatakan, banyaknya kasus tangkap tangan terhadap kader partai juga dianggapnya sudah direspon secara serius dengan memberikan sanksi yang tegas.
"Ada persoalan bagaimana kita dorong kerja sama antara penegak hukum, yang seharusnya jadi tema sentral dalam pencegahan ini yang dilakukan PDIP," tandasnya.
(maf)
