Tak Hanya Infrastruktur, Pemerintah Diminta Perhatikan SDM di Papua
Selasa, 19 Desember 2017 - 20:17 WIB
Tak Hanya Infrastruktur, Pemerintah Diminta Perhatikan SDM di Papua
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta lebih fokus menuntaskan berbagai persoalan yang terjadi Papua menjelang 2018 dan 2019 yang disebut tahun politik.
Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas), Firdaus Syam, mengakui Pemerintah Jokowi telah melakukan gebrakan dengan melakukan pembangunan infrastruktur di Papua.
Namun demikian, kata dia, mengandalkan pembangunan infrastruktur dinilai belum cukup untuk mengurai berbagai persoalan di Papua.
"Banyak janji Pak Jokowi yang harus direalisasikan di Papua. Soal infrastruktur, kesehatan, sudah lumayan. Tapi soal kemiskinan, masih sama," kata Firdaus kepada SINDOnews, Selasa (19/12/2017).
Firdaus menilai, pembangunan infrastruktur di Papua harus diiringi dengan membangun sumber daya manusia. Kesan masyarakat Papua dipinggirkan, kata Firdaus, harus dikikis melalui percepatan pendidikan dan memberikan porsi setara bagi masyarakat Papua dalam revisi kurikulum pendidikan nasional.
Firdaus juga mendorong pemerintah segera merumuskan evaluasi dan revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang masa berlalunya akan berakhir pada tahun 2025.
Melalui UU Otsus ini, pemerintah pusat menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk pembangunan Papua. "Sudah 59 triliun rupiah digelontorkan pemerintah pusat sejak 2001, tapi belum menghasilkan apa yang diharapkan masyarakat Papua. Ini harus dievaluasi," kata Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Unas ini.
Firdaus mengatakan, mendiamkan persoalan Papua akan berdampak buruk bagi pemerintahan Jokowi dan juga bangsa ini. "Kalau tidak segera diambil langkah bisa jadi masalah bagi Pemerintah Jokowi yang punya program ambisus, sementara waktu (umur pemerintahan) tinggal sedikit," ucap Firdaus
Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas), Firdaus Syam, mengakui Pemerintah Jokowi telah melakukan gebrakan dengan melakukan pembangunan infrastruktur di Papua.
Namun demikian, kata dia, mengandalkan pembangunan infrastruktur dinilai belum cukup untuk mengurai berbagai persoalan di Papua.
"Banyak janji Pak Jokowi yang harus direalisasikan di Papua. Soal infrastruktur, kesehatan, sudah lumayan. Tapi soal kemiskinan, masih sama," kata Firdaus kepada SINDOnews, Selasa (19/12/2017).
Firdaus menilai, pembangunan infrastruktur di Papua harus diiringi dengan membangun sumber daya manusia. Kesan masyarakat Papua dipinggirkan, kata Firdaus, harus dikikis melalui percepatan pendidikan dan memberikan porsi setara bagi masyarakat Papua dalam revisi kurikulum pendidikan nasional.
Firdaus juga mendorong pemerintah segera merumuskan evaluasi dan revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang masa berlalunya akan berakhir pada tahun 2025.
Melalui UU Otsus ini, pemerintah pusat menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk pembangunan Papua. "Sudah 59 triliun rupiah digelontorkan pemerintah pusat sejak 2001, tapi belum menghasilkan apa yang diharapkan masyarakat Papua. Ini harus dievaluasi," kata Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Unas ini.
Firdaus mengatakan, mendiamkan persoalan Papua akan berdampak buruk bagi pemerintahan Jokowi dan juga bangsa ini. "Kalau tidak segera diambil langkah bisa jadi masalah bagi Pemerintah Jokowi yang punya program ambisus, sementara waktu (umur pemerintahan) tinggal sedikit," ucap Firdaus
(dam)
