Pengamat: Golkar Partai Matang, Bukan Toko Kelontong

JAKARTA - Direktur Eksekutif Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, penunjukan figur yang pantas memimpin DPR harus diputuskan melalui pleno internal partai.

Menurut dia, tidak boleh ada penunjukan sepihak, apalagi dari pemimpin partai politik (parpol) yang sedang bermasalah dengan hukum.

Hal itu diungkapkan Ujang menanggapi penunjukan langsung Aziz Syamsuddin oleh Setya Novanto untuk menggantikannya sebagai Ketua DPR.

“Golkar itu partai politik yang matang dan dewasa, bukan toko kelontong,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini, Minggu (10/12/2017).

Ujang menilai penunjukan sepihak itu hanya akan menambah gejolak internal dan menjadikan partai berlambang beringin itu semakin terpuruk.

Padahal, kata dia, partai tersebut baru saja mendapatkan musibah yang bertubi-tubi. “Harusnya seluruh stakeholder bersatu untuk menyelamatkan Golkar yang saat ini elektabilitasnya semakin hancur akibat kasus hukum Novanto,” ucap Ujang.

Ujang menduga, meski sudah berada di balik jeruji besi KPK, Novanto tetap tidak rela kehilangan kekuasaanya di DPR dan Partai Golkar.

Jika Aziz dipaksakan dilantik, kata dia, itu tidak baik bagi DPR secara kelembagaan. Dia memisalkan Aziz dilantik pada Senin besok. Kemudian Golkar pada waktu dekat melaksanakan munaslub dan mendapat Ketua Umum baru, bisa saja ketua DPR diganti lagi.

“Kalau dipaksakan, masak dalam satu periode DPR 2014-2019 terjadi lima kali pergantian ketua DPR. Apa itu tidak lucu,” tanya dia.

Ujang menyarankan Golkar sebaiknya melakukan munaslub lebih dahulu dan mendapatkan ketua umum definitif, kemudian dilakukan musyawarah untuk menunjuk sosok yang akan menduduki kursi ketua DPR.

“Selesaikan dahulu melalui munaslub sebagai jalan keluar, itu lebih elok,” kata Ujang.