Jika Pimpin Golkar, Airlangga Disarankan Bikin Nyaman Jokowi
Jika Pimpin Golkar, Airlangga Disarankan Bikin Nyaman Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Nama Airlangga Hartarto mengemuka pasca muncul pasca penahanan Ketua Umum Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tidak sedikit kader Golkar yang menjagokan Menteri Perindustrian itu sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Setnov, sapaan Setya Novanto yang sedang terbelit kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Menurut pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, Airlangga tidak terlalu dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) jika nanti terpilih menjadi ketua umum Golkar.
Kedekatan Airlangga dengan JK justru dikhawatirkan bisa memunculkan persoalan dalam hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pengaruh JK terhadap Airlangga jangan terlalu dominan sehingga banyak yang mungkin merasa tak nyaman,” kata Karyono dihubungi wartawan, Jumat (8/12/2017).
Dia mengatakan, Airlangga perlu menjaga keseimbangan politik. Dengan demikian, kata dia, tidak ada pihak yang dominan memengaruhi Airlangga jika nanti menduduki posisi ketua umum Partai Golkar.
“Artinya dia tak boleh dikendalikan oleh satu orang. Yang paling penting dia harus tetap memastikan hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pak Jokowi,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan Airlangga akan kepercayaan dari Presiden Jokowi sehingga bisa tetap di berada dalam kabinet. “Keberadaan dia di kabinet hari ini adalah bentuk kepercayaan Pak Jokowi. Saya kira itu perlu dijaga,” ucapnya.
Dia mengatakan, Airlangga sedang membutuhkan dukungan politik dari banyak pihak, termasuk penguasa untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Setnov.
Begitu juga, kata dia, Jokowi membutuhkan Partai Golkar untuk mengamankan pencalonannya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Jokowi pun diyakininya membutuhkan Partai Golkar untuk mengamankan pemerintahannya. “Terutama dukungan Golkar di parlemen sangat penting, agar tidak terjadi seperti di awal-awal 2014, di mana Golkar justru memimpin oposisi pada saat itu. Yang terjadi kan kegaduhan,” tuturnya.
Dia mengatakan, Airlangga tentu membutuhkan dukungan JK. Jika tak merangkul dan melibatkan JK, akan sangat sulit bagi Airlangga untuk memenangkan pemilihan ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.
“Karena bagaimanapun JK cukup berpengaruh di Golkar hari ini. Dia wapres dan mantan ketum golkar, serta punya kekuatan logistik yang kuat. Sementara pihak lain seperti ARB (Aburizal Bakrie-red) pengaruhnya makin lemah,” ucapnya.
Tidak sedikit kader Golkar yang menjagokan Menteri Perindustrian itu sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Setnov, sapaan Setya Novanto yang sedang terbelit kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Menurut pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, Airlangga tidak terlalu dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) jika nanti terpilih menjadi ketua umum Golkar.
Kedekatan Airlangga dengan JK justru dikhawatirkan bisa memunculkan persoalan dalam hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pengaruh JK terhadap Airlangga jangan terlalu dominan sehingga banyak yang mungkin merasa tak nyaman,” kata Karyono dihubungi wartawan, Jumat (8/12/2017).
Dia mengatakan, Airlangga perlu menjaga keseimbangan politik. Dengan demikian, kata dia, tidak ada pihak yang dominan memengaruhi Airlangga jika nanti menduduki posisi ketua umum Partai Golkar.
“Artinya dia tak boleh dikendalikan oleh satu orang. Yang paling penting dia harus tetap memastikan hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pak Jokowi,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan Airlangga akan kepercayaan dari Presiden Jokowi sehingga bisa tetap di berada dalam kabinet. “Keberadaan dia di kabinet hari ini adalah bentuk kepercayaan Pak Jokowi. Saya kira itu perlu dijaga,” ucapnya.
Dia mengatakan, Airlangga sedang membutuhkan dukungan politik dari banyak pihak, termasuk penguasa untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Setnov.
Begitu juga, kata dia, Jokowi membutuhkan Partai Golkar untuk mengamankan pencalonannya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Jokowi pun diyakininya membutuhkan Partai Golkar untuk mengamankan pemerintahannya. “Terutama dukungan Golkar di parlemen sangat penting, agar tidak terjadi seperti di awal-awal 2014, di mana Golkar justru memimpin oposisi pada saat itu. Yang terjadi kan kegaduhan,” tuturnya.
Dia mengatakan, Airlangga tentu membutuhkan dukungan JK. Jika tak merangkul dan melibatkan JK, akan sangat sulit bagi Airlangga untuk memenangkan pemilihan ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.
“Karena bagaimanapun JK cukup berpengaruh di Golkar hari ini. Dia wapres dan mantan ketum golkar, serta punya kekuatan logistik yang kuat. Sementara pihak lain seperti ARB (Aburizal Bakrie-red) pengaruhnya makin lemah,” ucapnya.
(dam)
Explore More