Presiden Ajukan Calon Panglima TNI Baru, Ini Sikap Kapolri

TANGERANG - Presiden Joko Widodo telah mengajukan calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kepada DPR RI. Penggantinya adalah Marsekal Hadi Tjahjanto, yang kini tengah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, proses pergantian Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Oleh karenanya, Polri siap bekerjasama dengan siapapun yang akan memimpin institusi itu.

"Proses politik itukan hak prerogatif bapak Presiden, untuk menentukan siapa calonnya (Panglima TNI), beliau sudah mengambil keputusan Pak Hadi KSAU. Saya pikir kita hormati, apalagi sekarang proses politiknya sudah jalan di DPR, kita hormati saja keputusan itu," katanya usai Parade Peringatan HUT Polairud ke 67 di Mako Polairud, Pondok Cabe, Pamulang, Tangsel, Selasa (5/12/2017).

Meski hubungan kedua institusi itu sempat 'terganggu' akibat isu import 5 ribu pucuk senjata beberapa waktu lalu, namun kemitraan yang terbangun di antara keduanya tetap solid. Terlebih, TNI dan Polri adalah unsur utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dan Polri prinsipnya, siapapun yang terpilih menjadi Panglima (TNI), Polri bertekad untuk bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan jajaran TNI. Karena TNI adalah mitra yang paling utama bagi Polri," imbuh Jenderal Tito.

Masa jabatan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan segera memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Presiden Joko Widodo telah mengajukan calon tunggal sebagai penggantinya yang berasal dari TNI AU, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto.