Tinggal Tiga DPD Belum Setuju Munaslub Golkar
Jum'at, 01 Desember 2017 - 17:32 WIB
Tinggal Tiga DPD Belum Setuju Munaslub Golkar
A
A
A
JAKARTA - Jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat I atau provinsi yang menginginkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) semakin bertambah. Kini, tinggal tiga DPD yang belum sepakat diadakannya munaslub.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengatakan, sebanyak 31 DPD Golkar tingkat I sudah setuju melakukan munaslub.
"Tiga yang belum, NTT, Papua, dan Papua Barat. Kita mengharapkan agar segera bergabung," ujar Mekeng di Jakarta, Jumat (1/12/2017).
Dia menjelaskan, 31 DPD I yang mendukung munaslub sudah menandatangani surat pernyataan agar segera dilakukan munaslub. Penandatanganan itu dilakukan mereka atas kesadaran sendiri, karena melihat Golkar yang sedang merosot.
"Semua sudah dilakukan sesuai aturan partai. Ketentuan munaslub kan 2/3 dari jumlah DPD I. Ini sudah melebihi, jadi tidak ada alasan lagi menunda-nunda," kata ketua komisi XI DPR ini.
Dia mengatakan, 31 DPD I yang mendukung munaslub itu menginginkan Menteri Perindustrian yang juga kader senior Golkar, Airlangga Hartarto (AH) memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut.
Airlangga dianggap memiliki kemampuan dan integritas yang baik serta bersih dari berbagai kasus korupsi. "Figur Airlangga dianggap layak memimpin Golkar. Itu penilaian DPD ya," paparnya.
Dirinya berpendapat, kondisi Golkar saat ini harus diselamatkan. Sebab, ada 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018. Tahapan pendaftaran calon legislatif (caleg) juga sudah dimulai awal tahun 2018.
Selain itu, elektabilitas Partai Golkar berada di bawah 10 persen menurut hasil survei. Padahal Partai Golkar pernah menjadi pemenang Pemilu sejak reformasi 1998.
Bahkan selama Orde Baru berkuasa 31 tahun, Golkar selalu menjadi pemenang Pemilu. "Golkar ini partai besar. Tidak bisa terus hancur seperti sekarang. munaslub adalah pilihan untuk memperbaiki apa yang terjadi sekarang," imbuhnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengatakan, sebanyak 31 DPD Golkar tingkat I sudah setuju melakukan munaslub.
"Tiga yang belum, NTT, Papua, dan Papua Barat. Kita mengharapkan agar segera bergabung," ujar Mekeng di Jakarta, Jumat (1/12/2017).
Dia menjelaskan, 31 DPD I yang mendukung munaslub sudah menandatangani surat pernyataan agar segera dilakukan munaslub. Penandatanganan itu dilakukan mereka atas kesadaran sendiri, karena melihat Golkar yang sedang merosot.
"Semua sudah dilakukan sesuai aturan partai. Ketentuan munaslub kan 2/3 dari jumlah DPD I. Ini sudah melebihi, jadi tidak ada alasan lagi menunda-nunda," kata ketua komisi XI DPR ini.
Dia mengatakan, 31 DPD I yang mendukung munaslub itu menginginkan Menteri Perindustrian yang juga kader senior Golkar, Airlangga Hartarto (AH) memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut.
Airlangga dianggap memiliki kemampuan dan integritas yang baik serta bersih dari berbagai kasus korupsi. "Figur Airlangga dianggap layak memimpin Golkar. Itu penilaian DPD ya," paparnya.
Dirinya berpendapat, kondisi Golkar saat ini harus diselamatkan. Sebab, ada 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018. Tahapan pendaftaran calon legislatif (caleg) juga sudah dimulai awal tahun 2018.
Selain itu, elektabilitas Partai Golkar berada di bawah 10 persen menurut hasil survei. Padahal Partai Golkar pernah menjadi pemenang Pemilu sejak reformasi 1998.
Bahkan selama Orde Baru berkuasa 31 tahun, Golkar selalu menjadi pemenang Pemilu. "Golkar ini partai besar. Tidak bisa terus hancur seperti sekarang. munaslub adalah pilihan untuk memperbaiki apa yang terjadi sekarang," imbuhnya.
(maf)
