Mahfud MD: Panglima TNI Berikutnya Tak Harus Dari AU dan AL

JAKARTA - Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Gatot Nurmantyo nantinya dinilai tidak harus dari matra Angkatan Udara (AU) maupun Angkatan Laut (AL). Sebab, pola rotasi Panglima TNI dinilai tidak harus secara bergiliran oleh tiap matra atau angkatan.

"Kalau menurut undang-undang itu tidak ada ketentuan harus bergiliran, itu hanya tradisi politik yang dulu diciptakan oleh Gus Dur, pertama kali ya," ujar Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD kepada SINDOnews, Jumat (30/11/2017).

Dia mengatakan, Presiden RI Keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menggunakan pola bergiliran dalam rotasi panglima TNI saat itu karena setiap angkatan atau matra dianggap sejajar. "Tapi itu tidak mengikat juga misalnya presiden sekarang mau ambil dari angkatan darat lagi, boleh," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Walaupun, lanjut dia, spekulasi yang muncul belakangan ini menyebutkan bahwa Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo nantinya dari matra Angkatan Udara. "Tapi itu hanya kemungkinan, presiden boleh ambil dari angkatan laut, angkatan darat lagi, boleh juga angkatan udara seperti yang spekulasikan dari sekarag. Tidak ada aturan di undang-undang itu, terserah pertimbangan presiden," pungkasnya.

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang. Sejumlah pihak, beberapa anggota DPR maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta Presiden Jokowi segera melakukan proses pergantian panglima TNI itu.