Korupsi Kapal Patroli Kemenhub Rugikan Negara Rp29 Miliar

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri terus mengusut dugaan korupsi pengadaan 65 unit kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2013-2014.

Berdasarkan penghitungan sementara jumlah kerugian dari kasus itu sebesar Rp29 miliar dari total anggaran proyek Rp36,5 miliar.

"Jumlah itu berdasarkan hasil pengecekan 18 kapal yang belum diserahkan dari pihak swasta (pemenang tender-red) ke Kemenhub," ujar Kasubdit III Dittipikor Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Cahyono Wibowo saat dihubungi, Selasa (28/11/2017).

Seperti diketahui, ‎penyidik Dittipikor Bareskrim menetapkan pejabat di Kemenhub berisial C terkait kasus dugaan pembelian 65 kapal patroli fibre. (Baca juga: Pejabat Kemenhub Tersangka Pengadaan 65 Kapal Patroli )

‎Proyek yang digarap oleh Kesatuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) ini dianggarkan Rp36,5 miliar. Dalam proyek tersebut C diketahui sebagai Kepala Pokja Pengadaan Kapal. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan belum semua kapal diserahkan ke Kemenhub.

Menurut Cahyono, dalam pembuatan kapal tersebut banyak kebohongan. Banyak kapal yang rusak bahkan bahan-bahannya tidak sesuai dengan ketentuan.

Temuan itu berdasarkan hasil cek fisik kapal bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Dia menjelaskan pemeriksaan cek fisik dilakukan awal November hingga saat ini dengan jumlah total 18 kapal tersebar di wilayah Tangerang, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Pekanbaru, Tarakan, Banjarmasin dan Labuan Bajo.

"Kami libatkan KPK dan BKI juga. BKI misalnya kita libatkan untuk penghitungan volume pekerjaan kapal," katanya.