Manuver Munaslub Bertentangan dengan Prinsip Kesetiakawanan Golkar
Sabtu, 25 November 2017 - 21:25 WIB
Manuver Munaslub Bertentangan dengan Prinsip Kesetiakawanan Golkar
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum SOKSI Erwin Ricardo Silalahi menyesalkan manuver sekelompok elite Partai Golkar yang mendorong-dorong digelarnya Munaslub sebelum keluarnya keputusan sidang Praperadilan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Manuver Munaslub ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kesetiakawanan sebagaimana yang tercantum dalam Ikrar Partai Golkar Panca Bhakti, sekaligus melanggar keputusan Rapat Pleno yang telah diambil baru-baru ini.
Erwin Ricardo, menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Sabtu (25/11) menanggapi manuver sekelompok elite Golkar yang ingin mempercepat digelarnya Munaslub.
"Sebagai kader Golkar kita tidak boleh mengangkangi pesan filosofis dari sumpah dan janji kader yang termuat dalam Ikrar Partai Golkar Panca Bhakti, khususnya pada point ketiga yang menggariskan mutlaknya watak setia kawan," tandas Erwin Ricardo yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Golkar.
Erwin Ricardo mempertanyakan, bagaimana kader-kader Golkar bisa memupuk kesetiakawanan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apabila di lingkungan Golkar saja tidak konsisten melakoni watak setia kawan seperti yang diamanatkan di dalam isi Ikrar Partai Golkar Panca Bhakti.
"Rasanya aneh, tidak patut, dan melawan akal sehat kolektif, jika saat Ketua Umum Partai Golkar sedang tertimpa masalah hukum yang berat, kader-kader Partai Golkar sendiri justru menghukumnya, yakni dengan sengaja menyingkirkan ketua umumnya. Seharusnya semua kader tanpa kecuali bersabar menunggu hasil Praperadilan seperti yang telah disepakati dalam Rapat Pleno," sesal Erwin Ricardo.
Selain itu, lanjut Erwin Ricardo, manuver percepatan Munaslub dapat merusak soliditas Partai Golkar yang saat ini sedang dalam tahap konsolidasi untuk pemenangan Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.
Manuver percepatan Munaslub ini, kata Erwin Ricardo, pasti akan mengorbankan konsolidasi organisasi di level Dewan Pimpinan Daerah, khususnya di level Kabupaten/Kota, menghadapi event politik 2018 dan 2019.
"Konsolidasi organisasi di DPD-DPD sudah pasti terganggu dan mengakibatkan fragmentasi yang parah, jika terjadi manuver-manuver politik yang vulgar untuk kepentingan pragmatis percepatan Munaslub," pungkas Erwin.
Manuver Munaslub ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kesetiakawanan sebagaimana yang tercantum dalam Ikrar Partai Golkar Panca Bhakti, sekaligus melanggar keputusan Rapat Pleno yang telah diambil baru-baru ini.
Erwin Ricardo, menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Sabtu (25/11) menanggapi manuver sekelompok elite Golkar yang ingin mempercepat digelarnya Munaslub.
"Sebagai kader Golkar kita tidak boleh mengangkangi pesan filosofis dari sumpah dan janji kader yang termuat dalam Ikrar Partai Golkar Panca Bhakti, khususnya pada point ketiga yang menggariskan mutlaknya watak setia kawan," tandas Erwin Ricardo yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Golkar.
Erwin Ricardo mempertanyakan, bagaimana kader-kader Golkar bisa memupuk kesetiakawanan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apabila di lingkungan Golkar saja tidak konsisten melakoni watak setia kawan seperti yang diamanatkan di dalam isi Ikrar Partai Golkar Panca Bhakti.
"Rasanya aneh, tidak patut, dan melawan akal sehat kolektif, jika saat Ketua Umum Partai Golkar sedang tertimpa masalah hukum yang berat, kader-kader Partai Golkar sendiri justru menghukumnya, yakni dengan sengaja menyingkirkan ketua umumnya. Seharusnya semua kader tanpa kecuali bersabar menunggu hasil Praperadilan seperti yang telah disepakati dalam Rapat Pleno," sesal Erwin Ricardo.
Selain itu, lanjut Erwin Ricardo, manuver percepatan Munaslub dapat merusak soliditas Partai Golkar yang saat ini sedang dalam tahap konsolidasi untuk pemenangan Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.
Manuver percepatan Munaslub ini, kata Erwin Ricardo, pasti akan mengorbankan konsolidasi organisasi di level Dewan Pimpinan Daerah, khususnya di level Kabupaten/Kota, menghadapi event politik 2018 dan 2019.
"Konsolidasi organisasi di DPD-DPD sudah pasti terganggu dan mengakibatkan fragmentasi yang parah, jika terjadi manuver-manuver politik yang vulgar untuk kepentingan pragmatis percepatan Munaslub," pungkas Erwin.
(pur)
