NU Dinilai Tepat Suarakan Darurat Radikalisme dan Intoleransi

Kamis, 23 November 2017 - 14:02 WIB
NU Dinilai Tepat Suarakan...
NU Dinilai Tepat Suarakan Darurat Radikalisme dan Intoleransi
A A A
JAKARTA - Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) dari waktu ke waktu selalu memberi kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Tema "Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga" menambah bobot signifikansi perhelatan ini.

Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute, Dr HM Imdadun Rahmat M.Si mengatakan, kecenderungan menguatnya radikalisme dan intoleransi sudah sampai tahap kedaruratan. Berbagai peristiwa politik menunjukkan dengan terang benderang sektarianisme yang akut.

"Berbagai kekerasan atas nama agama, penyebaran prasangka, kebencian, stereotyping terhadap kelompok lain terlebih kelompok minoritas terus mengemuka," ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (23/11/2017).

Dia melanjutkan, berbagai survei menguatkan bahwa itu semua terjadi karena ideologi dan paham radikalisme telah menjangkiti pikiran sejumlah besar masyarakat. Sejalan dengan itu, lanjut dia, rasa nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan terus menipis.

"Ini menyalakan sinyal bahaya. Harusnya hal ini segera melahirkan sense of crisis," kata Imdadun.

Karena itu, dia menilai, sudah tepat NU menyuarakan kedaruratan ini kepada publik agar mereka sadar bahwa masalah ini tidak boleh disikapi secara bisnis as usual apalagi diabaikan. Seruan dari Munas dan Konbes mesti disambut dengan gerakan nasional penguatan nilai-nilai nasionalisme dan kontra radikalisme serta deradikalisasi.

"Pemerintah dan civil society harus bergandeng tangan membendung dan mengisolasi virus radikalisme yang terus disebarkan oleh berbagai kelompok garis kekerasan. Mereka yang telah terpapar virus itu mesti segera diberi faksin ajaran moderat, wasatiyah, rahmatan lil alamin," tuturnya.

Imdadun berpandangan, Islam Nusantara telah terbukti menjadi jawaban atas kebutuhan akan hubungan yang harmonis antara Islam, kebhinekaan dan kebangsaan. Menurutnya, peaceful Islam dan smile Islam inilah yang dibutuhkan Indonesia bahkan dunia saat ini.

Di samping itu, lanjut dia, isu ketidakadilan khususnya kesenjangan akses dan distribusi ekonomi selalu menjadi habitus kultur perlawanan dan budaya kekerasan. Tak cukup kontra atau deradikalisasi tanpa mempersempit ladang semai tumbuhnya. Maka penguatan ekonomi rakyat juga harus menjadi agenda nasional.

"Kofi Annan mengatakan 'no development without peace, but no peace without development, and no sustainable development without respect human rights'. Munas dan Konbes sedang meniup terompet perang melawan kekerasan, radikalisme, intoleransi dan delegitimasi terhadap Pancasila. Semoga seluruh rakyat menyambut seruan dua pemimpin NU KH Ma'ruf Amin dan KH Said Aqil Siroj dengan melakukan gerakan nasional nation building: menjadi Indonesia," tutup Imadadun.
(kri)
Berita Terkait
Selamat untuk Nahdlatul...
Selamat untuk Nahdlatul Ulama!
Jembatan Peradaban Nahdlatul...
Jembatan Peradaban Nahdlatul Ulama
Visi Nahdlatul Ulama...
Visi Nahdlatul Ulama Abad Kedua
Nahdlatul Ulama dan...
Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial
Kemesraan Muhammadiyah-Nahdlatul...
Kemesraan Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama, Bagaimana Memahaminya?
Nahdlatul Ulama Akan...
Nahdlatul Ulama Akan Bangun Peradaban dari Lautan
Berita Terkini
PBNU Minta Jaksa Agung...
PBNU Minta Jaksa Agung Tak Kendur Berantas Korupsi meski Diterpa Kasus Jampidsus
Wabup Maluku Tengah...
Wabup Maluku Tengah Sebut Bimtek Perindo Jadi Ajang Konsolidasi Menuju Pemilu 2029
Mengakhiri Beban Ganda...
Mengakhiri Beban Ganda Zakat dan Pajak
Momen Angela Tanoesoedibjo...
Momen Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator Perindo yang Aktif Kawal APBD dan Turun ke Masyarakat
Mengoptimalkan Potensi...
Mengoptimalkan Potensi Sawit sebagai Sumber Energi Terbarukan
KPK Tegaskan Tidak Ada...
KPK Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Istimewa terhadap Febrie Adriansyah
Infografis
Perburuan Sepatu Emas...
Perburuan Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Messi Dihantui Haaland dan Mbappe!
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved