PBNU Bahas Solusi Kesenjangan Ekonomi dan Radikalisme Agama
Jum'at, 10 November 2017 - 18:20 WIB
PBNU Bahas Solusi Kesenjangan Ekonomi dan Radikalisme Agama
A
A
A
PURWAKARTA - Tantangan bangsa Indonesia pada era global dan digital saat ini semakin kompleks. Problem ekonomi di antara warga bangsa semakin terihat menganga. Di sisi lain, paparan radikalisme agama semakin menguat.
Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan menegaskan menjunjung tinggi moderatisme dan terus berupaya memberikan jalan keluar berbagai problem yang melilit bangsa Indonesia.
Pencarian jalan keluar atas kesenjangan ekonomi dan radikalisme agama ini secara khusus dibahas pada Pra-Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pra Munas dan Konbes NU) di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (10/11/2017).
“Seperti diketahui berbagai bentuk paparan virus radikal kian mengancam keutuhan NKRI. Sementara pada saat yang sama tren pertumbuhan ekonomi kita terus menurun. Faktanya, 2017 ini harga komoditas masih melemah, dan belanja konsumen menurun,” ujar Ketua Steering Committee (SC) Munas dan Konbes NU KH Mustofa Aqil Siroj dalam siaran pers Humas Munas dan Konbes NU 2017 kepada SINDOnews, Jumat (10/11/2017).
Menurut dia, radikalisme agama dan ekonomi sekilas terlihat sebagai dua hal berbeda. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh dua hal ini saling berkait.
Kalau kondisi perekonomian warga tidak kuat, kata dia, akan makin mudah disusupi virus radikal. Sebaliknya kalau perekonomian warga kuat, tentu tidak akan mudah terpapar propaganda radikal.
“Data menunjukkan, di luar faktor ideologis dan propaganda keliru dari aspek agama, iming-iming kemapanan ekonomi menjadi magnet paling banyak menyedot massa radikal,” kata Kiai Mustofa Aqil.
Tugas ideologis NU sebagai ormas berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah adalah bagaimana terus membentengi negeri ini dari rongrongan paham radikal, membumikan Pancasila, menjaga keutuhan NKRI, dan memperkuat perekonomian warga lewat sejumlah program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Untuk membahas persoalan kesenjangan ekonomi dan radikalisme agama, PBNU menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di antaranya Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, dan Prof Arief Anshory Yusuf.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dan dihadiri oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat KH Abun Bunyamin, dan Ketua PWNU Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah.
Dalam kesempatan Pra-Munas dan Konbes ini, PBNU juga menggelar forum Bahtsul Masail yang mengkaji perundang-undangan dan problem terkini bangsa Indonesia.
Hasil Pra-Munas dan Konbes di Purwakarta ini akan dibawa ke Munas dan Konbes NU di Lombok pada 23-25 November 2017 mendatang.
Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan menegaskan menjunjung tinggi moderatisme dan terus berupaya memberikan jalan keluar berbagai problem yang melilit bangsa Indonesia.
Pencarian jalan keluar atas kesenjangan ekonomi dan radikalisme agama ini secara khusus dibahas pada Pra-Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pra Munas dan Konbes NU) di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (10/11/2017).
“Seperti diketahui berbagai bentuk paparan virus radikal kian mengancam keutuhan NKRI. Sementara pada saat yang sama tren pertumbuhan ekonomi kita terus menurun. Faktanya, 2017 ini harga komoditas masih melemah, dan belanja konsumen menurun,” ujar Ketua Steering Committee (SC) Munas dan Konbes NU KH Mustofa Aqil Siroj dalam siaran pers Humas Munas dan Konbes NU 2017 kepada SINDOnews, Jumat (10/11/2017).
Menurut dia, radikalisme agama dan ekonomi sekilas terlihat sebagai dua hal berbeda. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh dua hal ini saling berkait.
Kalau kondisi perekonomian warga tidak kuat, kata dia, akan makin mudah disusupi virus radikal. Sebaliknya kalau perekonomian warga kuat, tentu tidak akan mudah terpapar propaganda radikal.
“Data menunjukkan, di luar faktor ideologis dan propaganda keliru dari aspek agama, iming-iming kemapanan ekonomi menjadi magnet paling banyak menyedot massa radikal,” kata Kiai Mustofa Aqil.
Tugas ideologis NU sebagai ormas berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah adalah bagaimana terus membentengi negeri ini dari rongrongan paham radikal, membumikan Pancasila, menjaga keutuhan NKRI, dan memperkuat perekonomian warga lewat sejumlah program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Untuk membahas persoalan kesenjangan ekonomi dan radikalisme agama, PBNU menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di antaranya Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, dan Prof Arief Anshory Yusuf.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dan dihadiri oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat KH Abun Bunyamin, dan Ketua PWNU Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah.
Dalam kesempatan Pra-Munas dan Konbes ini, PBNU juga menggelar forum Bahtsul Masail yang mengkaji perundang-undangan dan problem terkini bangsa Indonesia.
Hasil Pra-Munas dan Konbes di Purwakarta ini akan dibawa ke Munas dan Konbes NU di Lombok pada 23-25 November 2017 mendatang.
(dam)
