KPK Awasi Proyek MRT dan LRT Jabodetabek

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta bernilai Rp25,1 triliun dan ‎proyek light rail transit (LRT) Jabodetabek‎ senilai Rp27,5 triliun‎.

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, pada Jumat 3 November 2017 KPK menerima rombongan direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang dikomandoi Direktur Utama Edi Sukmoro.

Hakikatnya, kata Saut, pertemuan ini guna membahas proses asistensi dan koordinasi antara KPK dengan PT KAI terkait dengan aset-aset milik PT KAI di berbagai daerah yang masih dikuasai pihak lain.

Dalam pertemuan tersebut, kata Saut, dibahas juga tentang proyek MRT DKI Jakarta dan LRT Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kita juga membahas bagaimana yang sekarang sedang dibangun. Dibahas juga MRT, LRT kita bahas juga. Itu kan angkanya cukup besar. Anda bisa bayangkan (proyek LRT) Rp27,5 (triliun). E-KTP saja baru Rp5 triliun kan. Anda bayangkan ini kalau enggak kita jaga," ujar Saut di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Saut melanjutkan, pengawasan yang dilakukan KPK terhadap proyek MRT dan LRT tidak harus berujung pada penindakan dan proses hukum. Pengawasan tersebut lebih difokuskan pada bidang pencegahan.

Dia memaparkan, KPK akan membangun sistem pencegahan agar proyek-proyek tersebut tidak diselewengkan. Apalagi, Saut menilai, kereta api merupakan instrumen penting untuk membangun peradaban bangsa.

Dalam pertemuan ini, unsur PT KAI yang hadir, yakni Direktur Utama Edi Sukmoro, Direktur Aset Tanah dan Bangunan KAI Doddy Budiawan, Sekretaris Perusahaan KAI Dariadi, Deputi Direktur Aset Tanah dan Bangunan KAI Bimo Poerwadi, dan Kepala Hubungan Masyarakat Agus Komarudin. Dari KPK selain Saut, ada Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif, dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.