Mendagri Akui Kenal Baik Bupati Nganjuk

BOGOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku heran banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Hal itu diungkapkan Tjahjo menyikapi penangkapan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 25 Oktober 2017 malam.

"Saya juga heran, padahal sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan pejabat kepala daerah itu sudah ada. Tapi kenapa, kok masih ada yang korupsi malah semakin besar, apakah yang salah sistemnya? Saya kira tidak. Ya, kita kembalikan kepada masing-masing individu yang ada," ungkap Tjahjo saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/10/2017).

Dia juga tidak menyangka Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditangkap KPK. "Contoh yang terakhir ini, sudah pernah kena OTT KPK, kemudian menang (praperadilan) di pengadilan. Bahkan ketika acara pengarahan presiden (agar kepala daerah tak takut ditangkap KPK) pada jam 15.00 WIB, dia (Taufiqurrahman) hadir juga, eh malamnya masih saja terima," tuturnya. (Baca juga: Bupati Nganjuk Ditangkap Usai Hadiri Undangan Presiden Jokowi )

Dia menilai Taufiqurrahman adalah sosok pejabat sukses. Tjahjo pun mengaku mengenal baik dengan rekan separtainya ini. "Dia teman saya, saya kenal baik dia, dia itu Bupati yang sukses (memimpin daerahnya-red) selama 10 tahun. Yang kena nih rata-rata orang (kepala daerah) yang sukses lho. Selain, Nganjuk contohnya Bupati Batubara, itu independen bukan dari partai," ucapnya.

Tjahjo mengaku telah melakukan berbagai upaya, di antaranya berkoordinasi dengan KPK dan membentuk lembaga pengawas gabungan, guna memetakan daerah rawan korupsi.

"Kita sudah rapat dengan KPK, membuat Korsubgab KPK, akhirnya kita memetakan area-area korupsi tadi, termasuk daerah. Bahkan KPK juga sudah pernah mengeluh tentang daerah Sumatera Utara dan Banten, itu masuk Korsubgab, kemudian kita supervisi. Kok masih saja ada yang kecolongan kayak gini. Seperti Batu Bara itu," katanya.

Tjahjo mengaku bekerja ekstra guna meminimalisasi atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pejabat daerah yang memang dibawah pengawasan dan pembinaan Kemendagri.

"Padahal sudah dua tahun kami supervisi terus. Datangi terus, kemudian memberikan saran agar hati-hati dengan masalah perencanaan anggaran maupun jual beli jabatan. Tapi tetap saja," katanya.