BURT Sosialisasikan Pembangunan Gedung di Sumbar
Kamis, 26 Oktober 2017 - 11:39 WIB
BURT Sosialisasikan Pembangunan Gedung di Sumbar
A
A
A
JAKARTA - Rencana pembangunan gedung DPR yang akan dimulai tahun depan menjadi isu utama kunjungan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Provinsi Sumatera Barat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua tim kunjungan spesifik BURT DPR Elva Hartati saat melakukan sosilisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR tahun 2014-2019.
Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh masyarakat, akademisi,dan jajaran Pemprov. Sumatera Barat di Padang, Rabu 25 Oktober 2017.
Menurut Elva, pembangunan gedung DPR mendesak karena Gedung kantor anggota (Nusantara I) sudah melebihi daya tampung. Kapasitas sesuai rencana hanya 800 orang, kini dihuni lebih dari 3.000 orang.
Untuk itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melakukan sosialisasi dengan mendatangi ke provinsi-provinsi dan melakukan pertemuan dengan akademisi, LSM, ormas.
Dia mengharapkan, masyarakat tidak berpikir negatif kepada DPR dan mempercayai pentingnya pembangunan gedung tersebut.
Apalagi, kata dia, kondisi gedung sudah rusak. "Masyarakat diharapkan bisa mendukung. Apalagi pembangunan gedung itu akan kita serahkan semua kepada pemerintah yakni Kementerian PUPR, mulai dari desain maupun anggaran,” ucapnya.
Dia menjelaskan pembangunan akan dilakukan pada tahun depan, dan anggarannya sudah disetujui Menteri Keuangan.
Hal yang sama Anggota BURT dari Fraksi PDIP Rendy M Affandy Lamadjido. Menurut dia, meski pembangunan Gedung DPR bukan hal yang mutlak, namun kodisi gedung Nusantara I sudah tidak bisa menampung beban.
Kapasitas yang semestinya hanya untuk 800-1.500 orang, namun sudah mencapai 3.000 orang.
Belum lagi banyak tamu yang datang, sejumlah staf dan tenaga ahli serta dokumen seberat 2 sampai 3 kilogram.
"Jangan sampai nanti kalau terjadi insiden, baru kita memikirkan gedung baru," ujarnya.
Rendy mengatakan, gedung baru bukan milik anggota DPR, bukan milik partai tetapi milik bangsa dan negara dan bisa menjadi monumen yang menciptakan kewibawaan lembaga DPR.
"Saya melihat gedung ini desainnya sangat berwibawa yang bisa mengakomodasi 34 provinsi dan kurang lebih 400 ribu kabupaten,” katanya.
Salah seorang tokoh masyarakat dari PW Nadhatul Ulama (NU), Shofwan Karim yang hadir dalam acara ini mengapresiasi pembangunan gedung DPR.
"Memang harus dibangun gedung baru DPR karena saya merasakan saat berkunjung ke gedung di kawasan Senayan itu sudah retak dan condong," ucapnya.
Hal tersebut diungkapkan Ketua tim kunjungan spesifik BURT DPR Elva Hartati saat melakukan sosilisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR tahun 2014-2019.
Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh masyarakat, akademisi,dan jajaran Pemprov. Sumatera Barat di Padang, Rabu 25 Oktober 2017.
Menurut Elva, pembangunan gedung DPR mendesak karena Gedung kantor anggota (Nusantara I) sudah melebihi daya tampung. Kapasitas sesuai rencana hanya 800 orang, kini dihuni lebih dari 3.000 orang.
Untuk itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melakukan sosialisasi dengan mendatangi ke provinsi-provinsi dan melakukan pertemuan dengan akademisi, LSM, ormas.
Dia mengharapkan, masyarakat tidak berpikir negatif kepada DPR dan mempercayai pentingnya pembangunan gedung tersebut.
Apalagi, kata dia, kondisi gedung sudah rusak. "Masyarakat diharapkan bisa mendukung. Apalagi pembangunan gedung itu akan kita serahkan semua kepada pemerintah yakni Kementerian PUPR, mulai dari desain maupun anggaran,” ucapnya.
Dia menjelaskan pembangunan akan dilakukan pada tahun depan, dan anggarannya sudah disetujui Menteri Keuangan.
Hal yang sama Anggota BURT dari Fraksi PDIP Rendy M Affandy Lamadjido. Menurut dia, meski pembangunan Gedung DPR bukan hal yang mutlak, namun kodisi gedung Nusantara I sudah tidak bisa menampung beban.
Kapasitas yang semestinya hanya untuk 800-1.500 orang, namun sudah mencapai 3.000 orang.
Belum lagi banyak tamu yang datang, sejumlah staf dan tenaga ahli serta dokumen seberat 2 sampai 3 kilogram.
"Jangan sampai nanti kalau terjadi insiden, baru kita memikirkan gedung baru," ujarnya.
Rendy mengatakan, gedung baru bukan milik anggota DPR, bukan milik partai tetapi milik bangsa dan negara dan bisa menjadi monumen yang menciptakan kewibawaan lembaga DPR.
"Saya melihat gedung ini desainnya sangat berwibawa yang bisa mengakomodasi 34 provinsi dan kurang lebih 400 ribu kabupaten,” katanya.
Salah seorang tokoh masyarakat dari PW Nadhatul Ulama (NU), Shofwan Karim yang hadir dalam acara ini mengapresiasi pembangunan gedung DPR.
"Memang harus dibangun gedung baru DPR karena saya merasakan saat berkunjung ke gedung di kawasan Senayan itu sudah retak dan condong," ucapnya.
(dam)
