Mendagri Tak Terima Jokowi Dituduh Langgar UUD 45 soal Perppu Ormas
Selasa, 24 Oktober 2017 - 20:45 WIB
Mendagri Tak Terima Jokowi Dituduh Langgar UUD 45 soal Perppu Ormas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak terima Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituduh melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Adapun tudingan tersebut disampaikan anggota DPR dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terkait Perppu Ormas tadi.
“Kami juga tidak setuju tadi ada yang terhormat bapak ibu dewan yang mengatakan Bapak Presiden Jokowi melanggar Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Presiden Jokowi, kata dia, justru berada paling depan menjaga ideologi Pancasila dalam menerbitkan Perppu tersebut. "Perppu Ormas merupakan penegasan komitmen pemerintah terhadap ideologi bangsa Indonesia dalam rangka mempersatukan bangsa,” kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia mengaku sangat menghargai semua pendapat fraksi di DPR dalam Rapat Paripurna membahas Perppu Ormas tadi. Selain itu, Tjahjo meyakini DPR dan pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam menjaga ideologi Pancasila. Maka itu, lanjut dia, mekanisme yang ditempuh pemerintah tidak melanggar hukum.
"Dan sudah memberikan kesempatan kepada ormas-ormas berproses melalui Mahkamah Konstitusi maupun melalui pengadilan,” pungkasnya.
“Kami juga tidak setuju tadi ada yang terhormat bapak ibu dewan yang mengatakan Bapak Presiden Jokowi melanggar Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Presiden Jokowi, kata dia, justru berada paling depan menjaga ideologi Pancasila dalam menerbitkan Perppu tersebut. "Perppu Ormas merupakan penegasan komitmen pemerintah terhadap ideologi bangsa Indonesia dalam rangka mempersatukan bangsa,” kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia mengaku sangat menghargai semua pendapat fraksi di DPR dalam Rapat Paripurna membahas Perppu Ormas tadi. Selain itu, Tjahjo meyakini DPR dan pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam menjaga ideologi Pancasila. Maka itu, lanjut dia, mekanisme yang ditempuh pemerintah tidak melanggar hukum.
"Dan sudah memberikan kesempatan kepada ormas-ormas berproses melalui Mahkamah Konstitusi maupun melalui pengadilan,” pungkasnya.
(kri)
