Tol Laut Tambah Rute
Tol Laut Tambah Rute
A
A
A
Apa kabar program Tol Laut (TL)? Pemerintah mengklaim berkat program TL harga sejumlah kebutuhan pokok telah berhasil ditekan 20% hingga 30% untuk daerah yang telah dilayani program tersebut. Tahun depan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menambah dua trayek kapal TL dari 13 rute yang sebagian besar melayani wilayah Indonesia Timur menjadi 15 rute. Pemerintah belum memastikan penambahan rute TL baru akan merambah wilayah mana saja.
Mengapa cuma menambah dua rute TL baru? Bukankah program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membuahkan hasil sehingga perlu dikembangkan lebih maksimal? Jawabnya, tidak terlepas dari anggaran yang terbatas. Tahun depan, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran subsidi TL sebesar Rp447 miliar. Degan program TL, pemerintah tidak hanya berhasil menurunkan harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur, juga telah memastikan ketersediaan barang. Pasalnya, sudah ada jadwal kedatangan kapal yang teratur.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri Perdagangan (Memperdag) Enggartiasto Lukita selalu membanggakan bahwa tanpa program TL yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi sejak awal menjadi orang nomor satu di negeri ini, sulit mengatasi disparitas harga yang terjadi di kawasan Indonesia Timur. Selama puluhan tahun disparitas harga tercipta karena pengusaha logistik atau distributor membebankan biaya tinggi untuk ongkos angkut.
Berkat program TL, Enggartiasto mengklaim telah terjadi efisiensi perdagangan antarpulau lewat TL. Selain itu, Kementerian Perdagangan telah melakukan perbaikan aturan yang tidak terlepas dari program TL, di antaranya penyederhanaan 35 peraturan perdagangan yang mencakup 169 perizinan dan sebanyak 98 perizinan melalui online serta 47 perizinan bisa menggunakan tanda tangan digital.
Program TL yang diluncurkan sejak November 2015 lalu memang sukses menekan harga pokok untuk wilayah yang dilewati rute kapal TL. Namun, tetap ada masalah di balik program tersebut, di antaranya bagaimana mengatasi muatan kosong pada saat kapal TL balik dari pelabuhan terpencil menuju Surabaya dan Jakarta. Selama ini tingkat keterisian kapal pada saat balik dari wilayah timur Indonesia hanya 30% hingga 50%, itu sudah termasuk luar biasa.
Tingkat keterisian kapal yang rendah memang menjadi ganjalan tersendiri namun pemerintah bisa mengabaikan sementara. Sebab tujuan utama proyek TL adalah menghapus disparitas harga dan mengatasi kelangkaan bahan kebutuhan pokok di wilayah terpencil khususnya di kawasan Indonesia Timur. Meski demikian, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah (pemda) harus mengambil peran untuk memanfaatkan kapal TL yang kembali kosong ke Jawa (Surabaya-Jakarta). Selain itu, pemerintah sedang merangsang terjadinya transaksi perdagangan dari wilayah timur.
Sekadar menyegarkan ingatan, pada intinya, program TL adalah menyediakan jaringan angkutan laut dengan pola subsidi dan peningkatan fasilitas pelabuhan. Tujuannya tak lain adalah menekan disparitas harga antara wilayah timur dan barat Indonesia.
Pemerintah terus mengembangkan program TL yang dinilai telah berjalan baik. Dari sisi regulasi, pemerintah meluaskan peran TL lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Berkat kebijakan baru itu, kapal yang melayani rute TL semula hanya mengangkut bahan pokok dan bahan penting, kini bisa ditambah dengan barang kebutuhan daerah lainnya, termasuk barang elektronik.
Ke depan, kapal-kapal Pelni tidak lagi ”memonopoli” rute TL. Belum lama ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pelayaran Rakyat Indonesia (Pelra) menyatakan siap berpartisipasi dalam program TL. Kapal-kapal rakyat siap membantu distribusi barang hingga ke daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kapal besar yang melayari rute TL. Respons pihak Pelra adalah sebuah pertanda baik bahwa TL tidak hanya menekan disparitas harga, tetapi akan memberdayakan pula kapal-kapal rakyat. Memang tidak bisa dimungkiri program TL masih terdapat berbagai kelemahan, karena itu adalah tugas bersama untuk memperbaiki agar tepat sasaran.
Mengapa cuma menambah dua rute TL baru? Bukankah program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membuahkan hasil sehingga perlu dikembangkan lebih maksimal? Jawabnya, tidak terlepas dari anggaran yang terbatas. Tahun depan, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran subsidi TL sebesar Rp447 miliar. Degan program TL, pemerintah tidak hanya berhasil menurunkan harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur, juga telah memastikan ketersediaan barang. Pasalnya, sudah ada jadwal kedatangan kapal yang teratur.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri Perdagangan (Memperdag) Enggartiasto Lukita selalu membanggakan bahwa tanpa program TL yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi sejak awal menjadi orang nomor satu di negeri ini, sulit mengatasi disparitas harga yang terjadi di kawasan Indonesia Timur. Selama puluhan tahun disparitas harga tercipta karena pengusaha logistik atau distributor membebankan biaya tinggi untuk ongkos angkut.
Berkat program TL, Enggartiasto mengklaim telah terjadi efisiensi perdagangan antarpulau lewat TL. Selain itu, Kementerian Perdagangan telah melakukan perbaikan aturan yang tidak terlepas dari program TL, di antaranya penyederhanaan 35 peraturan perdagangan yang mencakup 169 perizinan dan sebanyak 98 perizinan melalui online serta 47 perizinan bisa menggunakan tanda tangan digital.
Program TL yang diluncurkan sejak November 2015 lalu memang sukses menekan harga pokok untuk wilayah yang dilewati rute kapal TL. Namun, tetap ada masalah di balik program tersebut, di antaranya bagaimana mengatasi muatan kosong pada saat kapal TL balik dari pelabuhan terpencil menuju Surabaya dan Jakarta. Selama ini tingkat keterisian kapal pada saat balik dari wilayah timur Indonesia hanya 30% hingga 50%, itu sudah termasuk luar biasa.
Tingkat keterisian kapal yang rendah memang menjadi ganjalan tersendiri namun pemerintah bisa mengabaikan sementara. Sebab tujuan utama proyek TL adalah menghapus disparitas harga dan mengatasi kelangkaan bahan kebutuhan pokok di wilayah terpencil khususnya di kawasan Indonesia Timur. Meski demikian, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah (pemda) harus mengambil peran untuk memanfaatkan kapal TL yang kembali kosong ke Jawa (Surabaya-Jakarta). Selain itu, pemerintah sedang merangsang terjadinya transaksi perdagangan dari wilayah timur.
Sekadar menyegarkan ingatan, pada intinya, program TL adalah menyediakan jaringan angkutan laut dengan pola subsidi dan peningkatan fasilitas pelabuhan. Tujuannya tak lain adalah menekan disparitas harga antara wilayah timur dan barat Indonesia.
Pemerintah terus mengembangkan program TL yang dinilai telah berjalan baik. Dari sisi regulasi, pemerintah meluaskan peran TL lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Berkat kebijakan baru itu, kapal yang melayani rute TL semula hanya mengangkut bahan pokok dan bahan penting, kini bisa ditambah dengan barang kebutuhan daerah lainnya, termasuk barang elektronik.
Ke depan, kapal-kapal Pelni tidak lagi ”memonopoli” rute TL. Belum lama ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pelayaran Rakyat Indonesia (Pelra) menyatakan siap berpartisipasi dalam program TL. Kapal-kapal rakyat siap membantu distribusi barang hingga ke daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kapal besar yang melayari rute TL. Respons pihak Pelra adalah sebuah pertanda baik bahwa TL tidak hanya menekan disparitas harga, tetapi akan memberdayakan pula kapal-kapal rakyat. Memang tidak bisa dimungkiri program TL masih terdapat berbagai kelemahan, karena itu adalah tugas bersama untuk memperbaiki agar tepat sasaran.
(pur)
Explore More