Penolakan AS terhadap Panglima TNI

Tentunya Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak menyangka sama sekali akan ditolak untuk diberangkatkan sebelum Pemerintah Amerika Serikat (AS) melarangnya untuk masuk wilayah AS.

Panglima jelas bukan pergi pelesir ke negara adidaya tersebut. Panglima bertolak ke AS untuk memenuhi undangan resmi dari Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) Jenderal Joseph F Dunford yang juga merupakan sahabatnya.

Kasus pelarangan Panglima TNI untuk memasuki wilayah Amerika Serikat wajar saja langsung menjadi isu nasional. Penolakan ini sangat memalukan karena bagaimanapun AS masih menganggap Indonesia sebagai mitra strategisnya.

Dalam keterangan pers dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bahkan masalah kemitraan strategis ini secara spesifik disebutkan.

Penolakan ini bukanlah penolakan terhadap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai pribadi, melainkan sebagai suatu penolakan terhadap institusi. Penolakan ini adalah penolakan terhadap Panglima TNI, suatu jabatan yang juga menjadi simbol negara ini.

Penolakan terhadap individu per individu adalah hal yang wajar-wajar saja. Namun, penolakan terhadap individu yang kepadanya melekat jabatan negara sebagai simbol negara tidak bisa diterima begitu saja.

Ada beberapa respons yang harus muncul dari kasus ini. Pertama, Pemerintah Amerika Serikat tidak bisa hanya mengucapkan permohonan maaf melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan, namun harus ada penjelasan yang lebih detail lagi mengenai kenapa masalah seperti ini bisa terjadi.

Penjelasan tersebut sangat penting agar tidak terjadi spekulasi yang bisa berdampak buruk terhadap kondisi sosial politik di Indonesia. Lihat saja pada Minggu sudah beredar luas meme dengan berbagai macam tone.

Ada yang menggambarkan tentang penolakan yang tak jelas dari AS, ada yang menggambarkan harga diri sebagai bangsa yang terinjak, bahkan lebih jauh lagi ada yang menggambarkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ditolak AS karena dekat dengan ulama.

Kalau memang ada kesalahan teknis di internal Amerika Serikat yaitu US Customs and Border Protection, jenis kesalahan yang terjadi harus dibeberkan kepada publik.

Kedua, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas. Seperti di­beritakan bahwa laporan ini sudah diteruskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah menanggapi masalah se­perti ini, bukan tidak mungkin Presiden memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia guna menjelaskan perihal ini.

Langkah itu menjadi sangat penting karena dalam hubungan antarnegara kesan menjadi hal yang esensial. Jika Indonesia hanya mengirimkan nota diplomatik memprotes masalah seperti ini, Indonesia sebagai negara bisa dipandang sebelah mata.

Ketiga, Panglima TNI sebagai figur yang terdampak dari aksi tidak profesional Pemerintah Amerika Serikat harus mengawal terus masalah ini.

Langkah yang diambil Panglima TNI dengan lang­sung berkirim surat ke Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) Jenderal Joseph F Dunford untuk meminta klarifikasi masalah penolakan ini adalah langkah yang tepat.

Patut diapresiasi Panglima TNI tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa memperkeruh suasana. Indonesia memang harus marah, namun marah-marah tak terkendali akan sangat merugikan bangsa ini. Ketenangan dari Panglima TNI sangat signifikan untuk meredam potensi memanasnya situasi.

Terkait masalah penolakan ini, figur Jenderal Gatot Nurmantyo yang belakangan ini membetot perhatian publik justru akan kian harum namanya.

Selama ini ada tendensi figur-figur yang tidak disukai oleh AS memiliki tempat tersendiri di hati sebagian rakyat negeri ini. Penolakan ini menjadi blessing in disguise bagi Jenderal Gatot Nurmantyo untuk lebih mendekatkan diri lagi dengan rakyat. Untuk ekses yang terakhir ini entah AS sadar atau tidak kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul atas kejadian ini.