3 Tahun Jokowi-JK, Wiranto Sebut Kondisi Politik dan Hukum Stabil

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan jajaran memaparkan capaian kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya selama tiga tahun Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Wiranto mengakui selama 2017 terjadi penurunan indeks demokrasi. Hal itu dilatarbelakangi pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah yang dianggap memprihatinkan.

"Tapi dari sisi partisipasi pemilih meningkat, dari 69,2 persen pada tahun 2016 menjadi 74,5 persen di tahun 2017," kata Wiranto di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Dalam tiga tahun Pemerintah Jokowi-JK, kata dia, stabilitas politik, hukum dan keamanan dalam kondisi sangat baik.

Menurut dia, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah melakukan pembangunan yang pada akhirnya mendatangkan kesejahteraan keadilan bagi masyarakat.

"Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, politik, keamanan, dan hukum. Secara umum, tiga tahun ini, stabilitas cukup baik," kata Wiranto.

Sementara itu, terkait dinamika demokrasi yang berkembang, Wiranto menilai bahwa pelaksanaan demokrasi sejak era Reformasi 98 terus mengalami perkembangan. Pemerintah terus bergerak mengupayakan perbaikan.

Dia menegaskan Pemerintah Jokowi-JK terus menata demokrasi sesuai kaidah dan perundang-undangan yang berlaku. Meski begitu, demokrasi masih dalam predikat sedang karena faktor pilkada yang masih tahap perbaikan.

"Ini memengaruhi indeks demokrasi kita," katanya.