Menkumham Minta Densus Tipikor Koordinasi dengan Penegak Hukum Lain

Rabu, 18 Oktober 2017 - 11:47 WIB
Menkumham Minta Densus...
Menkumham Minta Densus Tipikor Koordinasi dengan Penegak Hukum Lain
A A A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menilai koordinasi antara Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri dengan penegak hukum lainnya penting. Sehingga, kerja Densus Tipikor dengan penegak hukum lainnya bisa sinkron.

"Yang lebih penting adalah buat kita koordinasi, saya selalu mengatakan koordinasi antar seluruh penegak hukum yang ada itu lebih penting, sinkronisasi dan satu roadmap bersama," kata Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Dia menilai, kewenangan Densus Tipikor dengan penegak hukum lainnya perlu diperjelas. "Anggaran juga perlu jelas," paparnya.

Kendati demikian, menurut dia, rencana pembentukan Densus Tipikor Polri perlu dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Ya kan antaranya seperti apa," imbuhnya.

Dia menambahkan, sejauh ini rencana pembentukan Densus Tipikor belum dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan. Diketahui, Polri membutuhkan anggaran sebesar Rp2,6 Triliun untuk membentuk Densus Tipikor.
(pur)
Berita Terkait
Pembentukan Kortas Tipikor...
Pembentukan Kortas Tipikor Polri Diapresiasi
Daftar Lengkap Mutasi...
Daftar Lengkap Mutasi 60 Perwira Densus 88 Antiteror Polri
Apa Tugas Densus 88...
Apa Tugas Densus 88 Antiteror Polri? Simak Penjelasan Lengkapnya
Mutasi Polri, Eks Komandan...
Mutasi Polri, Eks Komandan Upacara HUT RI di Istana Jabat Kabagops Densus 88
Polri Sebut Tersangka...
Polri Sebut Tersangka Teroris yang Ditangkap Seorang PNS
5 Fakta Menarik Densus...
5 Fakta Menarik Densus 88 Anti Teror Polri, Salah Satunya Didukung Pemerintah Amerika Serikat
Berita Terkini
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Dua Truk Towing Masuk...
Dua Truk Towing Masuk Rumah Silmy Karim saat KPK Lakukan Penggeledahan
Panitia Mubes Kosgoro...
Panitia Mubes Kosgoro 1957 Terima Dokumen Lengkap Caketum La Ode Safiul Akbar
Infografis
6 Strategi Iran Memperpanjang...
6 Strategi Iran Memperpanjang Durasi Perang dengan AS dan Israel
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved