Menkumham Minta Densus Tipikor Koordinasi dengan Penegak Hukum Lain
Menkumham Minta Densus Tipikor Koordinasi dengan Penegak Hukum Lain
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menilai koordinasi antara Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri dengan penegak hukum lainnya penting. Sehingga, kerja Densus Tipikor dengan penegak hukum lainnya bisa sinkron.
"Yang lebih penting adalah buat kita koordinasi, saya selalu mengatakan koordinasi antar seluruh penegak hukum yang ada itu lebih penting, sinkronisasi dan satu roadmap bersama," kata Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Dia menilai, kewenangan Densus Tipikor dengan penegak hukum lainnya perlu diperjelas. "Anggaran juga perlu jelas," paparnya.
Kendati demikian, menurut dia, rencana pembentukan Densus Tipikor Polri perlu dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Ya kan antaranya seperti apa," imbuhnya.
Dia menambahkan, sejauh ini rencana pembentukan Densus Tipikor belum dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan. Diketahui, Polri membutuhkan anggaran sebesar Rp2,6 Triliun untuk membentuk Densus Tipikor.
"Yang lebih penting adalah buat kita koordinasi, saya selalu mengatakan koordinasi antar seluruh penegak hukum yang ada itu lebih penting, sinkronisasi dan satu roadmap bersama," kata Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Dia menilai, kewenangan Densus Tipikor dengan penegak hukum lainnya perlu diperjelas. "Anggaran juga perlu jelas," paparnya.
Kendati demikian, menurut dia, rencana pembentukan Densus Tipikor Polri perlu dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Ya kan antaranya seperti apa," imbuhnya.
Dia menambahkan, sejauh ini rencana pembentukan Densus Tipikor belum dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan. Diketahui, Polri membutuhkan anggaran sebesar Rp2,6 Triliun untuk membentuk Densus Tipikor.
(pur)
Explore More