Kualitas Politik

JUMLAH partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2019 menurun dibandingkan Pemilu 2014. Pada 2014 jumlah yang mendaftar 46 parpol dan yang dinyatakan berhak ikut Pemilu 2014 sebanyak 34 parpol.

Saat ini hanya ada 27 parpol yang mendaftar ke KPU. Padahal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhum HAM) mencatat ada 72 parpol yang mendaftar di kementeriannya. Kalaupun semua parpol yang mendaftar ke KPU dinyatakan lolos, jumlahnya memang turun, apalagi jika ada beberapa parpol yang tereliminasi, tentu jumlahnya akan semakin sedikit.

Memang secara kuantitas jumlah parpol yang mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019 menurun, namun apakah kualitas juga menurun? Tentu jawabannya belum tentu, atau bahkan tidak benar, jika melihat lebih komprehensif. Tampaknya mulai ada seleksi alam berdasarkan pengalaman sebelumnya yang tidak mudah berjuang untuk bangsa ini melalui parpol.

Toh selama ini hanya partai-partai politik yang mempunyai basis massa konkret atau memiliki tokoh populer yang akan tetap bertahan. Parpol yang tidak mempunyai dua modal di atas akan dengan sendirinya gugur, bahkan parpol yang sekadar mengandalkan pendanaan.

Parpol berbasis massa yang konkret biasanya mempunyai ideologi yang sama. Masyarakat nasionalis mungkin akan memilih partai-partai seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, atau Partai Demokrat. Dari beberapa parpol tersebut yang mempunyai pengikut konkret adalah PDIP dengan mengusung nilai-nilai Presiden Soekarno, yaitu marhaenisme atau nasionalisme.

Lainnya, PAN, PKB, PPP ataupun PKS mempunyai basis massa dari sebuah aliran keyakinan di masyarakat. Di sisi lain, PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat masih mengandalkan ketokohan ketua umumnya. Bagaimana dengan Partai Golkar? Partai ini sudah mempunyai sistem yang cukup rapi hingga tingkat kecamatan.

Secara organisasi (meski tidak punya basis massa konkret dan ketokohan) tetap mempunyai kekuatan untuk bertahan. Nyatanya pemilu sejak era reformasi didominasi partai-partai di atas. Di lain pihak, Partai Hanura atau Partai Nasdem masih mencari pola untuk bisa bertahan lama di kancah politik Indonesia.

Sekali lagi, meskipun jumlah parpol peserta Pemilu 2019 lebih sedikit dari 2014, belum bisa dikatakan kualitas politik Indonesia mengalami degradasi. Bisa jadi untuk mengukur kualitas politik di Tanah Air justru berdasarkan dengan hal-hal lain.

Salah satunya adalah gaduh politik di beberapa tahun belakangan justru bisa menjadi tolok ukur apakah politik Indonesia semakin berkualitas atau semakin turun. Pun demikian dengan kegaduhan di akar rumput baik secara offline maupun online.

Begitu juga dengan beberapa politisi yang justru terkena kasus hukum. Atau pula, fenomena partai-partai politik yang memilih mencalonkan sosok nonpolitisi untuk menjadi kepala daerah.

Dari beberapa hal di atas, beberapa pihak mengatakan politik Indonesia mengalami degradasi karena telah melanggar etika. Di sisi lain, bagi yang suka dengan dinamika politik, kondisi di atas menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia. Lalu apakah kematangan sebuah demokrasi harus dilalui dengan gaya politik non-etika? Tentu tidak.

Semua berharap, kejadian-kejadian politik di atas bisa menjadikan kita lebih baik. Jika dinamika beberapa tahun belakangan dianggap menurunnya kualitas politik, tentu pada Pemilu 2019 kita bisa menjaga etika dalam berpolitik (agar kualitas naik). Jika pun itu dianggap sebagai batu ujian bagi demokrasi kita, tentu semua berharap bangsa ini telah lulus dari ujian sehingga pada tahun politik 2018 dan 2019 kompetisi politik menjadi berkualitas.

Dan, menurunnya jumlah parpol yang ikut Pemilu 2019 jangan serta-merta dianggap bahwa kualitas politik Indonesia menurun, malah justru momen ini untuk meningkatkan kualitas politik kita. Toh semua berharap, dengan meningkatnya kualitas politik Indonesia, bangsa ini akan semakin maju dan dewasa. Kualitas politik yang lebih baik akan mempermudah kita dalam membangun bangsa mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain.