DPR Ingatkan Tantangan Bawaslu Akan Semakin Berat
Jum'at, 13 Oktober 2017 - 17:19 WIB
DPR Ingatkan Tantangan Bawaslu Akan Semakin Berat
A
A
A
BOGOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan kewenangan baru untuk memutuskan perkara pelanggaran pemilihan umum (pemilu) yang berisifat administrasi.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPR, TB Ace Hasan Syadzily saat diskusi bertajuk 'Kewenangan baru Bawaslu dan Tantangan Pemilu Serentak. Menurutnya, kewenangan diberikan karena pertimbangan selama ini bahwa sengketa pemilu tidak ditindaklanjuti secara tuntas.
"Terbatas waktu, maksudnya, pelanggaran terjadi saat itu, sementara penyelenggaraan pemilu tetap berjalan, akhirnya tidak pernah tuntas dalam penyelesaiannya," kata Ace Hasan Syadzily di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/10/2017).
Menurut Ace, saat ini pelanggaran pemilu diselesaikan melalui sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun hal ini dianggap masih belum maksimal. Karenanya, melalui kewenagan baru yang dimiliki Bawaslu tersebut diharapkan perkara pelanggaran pemilu bisa teratasi.
"Seperti misalnya money politics Bawaslu bisa memutuskan dengan cepat karena bagian dari pelanggaran, sehingga dikenai sanksi," ucapnya.
Ace mengatakan, sebagai lembaga yang memutuskan UU pemilu, pihaknya mengingatkan kepada Bawaslu bahwa tugas pengawasan ke depan semakin berat. Apalagi, pengawasan dihadapkan pada model pemilu yang dilakukan secara serentak.
"Kalau kita lihat kualitas pemilu makin hari makin baik, perangkat Bawaslu juga diperbaiki, ini modal menyelenggarakan demokrasi yang baik," pungkasnya.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPR, TB Ace Hasan Syadzily saat diskusi bertajuk 'Kewenangan baru Bawaslu dan Tantangan Pemilu Serentak. Menurutnya, kewenangan diberikan karena pertimbangan selama ini bahwa sengketa pemilu tidak ditindaklanjuti secara tuntas.
"Terbatas waktu, maksudnya, pelanggaran terjadi saat itu, sementara penyelenggaraan pemilu tetap berjalan, akhirnya tidak pernah tuntas dalam penyelesaiannya," kata Ace Hasan Syadzily di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/10/2017).
Menurut Ace, saat ini pelanggaran pemilu diselesaikan melalui sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun hal ini dianggap masih belum maksimal. Karenanya, melalui kewenagan baru yang dimiliki Bawaslu tersebut diharapkan perkara pelanggaran pemilu bisa teratasi.
"Seperti misalnya money politics Bawaslu bisa memutuskan dengan cepat karena bagian dari pelanggaran, sehingga dikenai sanksi," ucapnya.
Ace mengatakan, sebagai lembaga yang memutuskan UU pemilu, pihaknya mengingatkan kepada Bawaslu bahwa tugas pengawasan ke depan semakin berat. Apalagi, pengawasan dihadapkan pada model pemilu yang dilakukan secara serentak.
"Kalau kita lihat kualitas pemilu makin hari makin baik, perangkat Bawaslu juga diperbaiki, ini modal menyelenggarakan demokrasi yang baik," pungkasnya.
(maf)
