Pilpres 2019, Pendamping Jokowi Harus Bisa Tepis Isu SARA
Pilpres 2019, Pendamping Jokowi Harus Bisa Tepis Isu SARA
A
A
A
JAKARTA - Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) diprediksi masih akan mengemuka hingga menjelang tahun politik 2019 nanti. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan cermat memilih calon pendamping dalam Pilpres 2019.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, hingga dua tahun ke depan, isu-isu terkait SARA masih kencang berhembus dan diperkirakan akan bertahan hingga 2019. Hal ini harus menjadi salah satu pertimbangan Jokowi dan partai pengusung untuk memunculkan kandidat-kandidat yang relevan dengan isu-isu tersebut.
Calon wakil Jokowi harus kuat dalam hal karakter personal, khususnya untuk menjawab tantangan materi kampanye yang bernuansa SARA.
"Jika Jokowi terlanjur menjadi korban kampanye berbau SARA, maka sosok yang menjadi calon wakil presidennya haruslah orang yang bisa diterima dengan baik oleh kalangan yang masih menganggap SARA itu sesuatu yang fundamental sebagai variabel kepemimpinan," katanya kepada SINDOnews, Jumat (13/10/2017).
Tak cukup hanya cakap menangkal isu SARA, calon pendamping Jokowi juga diterima oleh semua kalangan karena kualitasnya. "Mungkin sosok seperti di atas belum sangat menonjol saat ini. Akan tetapi seiring dengan waktu, Jokowi atau partai-partai bisa mulai melirik nama-nama yang tepat untuk dipasangkan dengan Jokowi," ujarnya.
Yang juga sangat penting, pendamping Jokowi harus mampu mendongkrak elektabilitas sang capres. "Elektabilitas merupakan cerminan tentang kualitas sang calon di mata pemilih," tururnya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, hingga dua tahun ke depan, isu-isu terkait SARA masih kencang berhembus dan diperkirakan akan bertahan hingga 2019. Hal ini harus menjadi salah satu pertimbangan Jokowi dan partai pengusung untuk memunculkan kandidat-kandidat yang relevan dengan isu-isu tersebut.
Calon wakil Jokowi harus kuat dalam hal karakter personal, khususnya untuk menjawab tantangan materi kampanye yang bernuansa SARA.
"Jika Jokowi terlanjur menjadi korban kampanye berbau SARA, maka sosok yang menjadi calon wakil presidennya haruslah orang yang bisa diterima dengan baik oleh kalangan yang masih menganggap SARA itu sesuatu yang fundamental sebagai variabel kepemimpinan," katanya kepada SINDOnews, Jumat (13/10/2017).
Tak cukup hanya cakap menangkal isu SARA, calon pendamping Jokowi juga diterima oleh semua kalangan karena kualitasnya. "Mungkin sosok seperti di atas belum sangat menonjol saat ini. Akan tetapi seiring dengan waktu, Jokowi atau partai-partai bisa mulai melirik nama-nama yang tepat untuk dipasangkan dengan Jokowi," ujarnya.
Yang juga sangat penting, pendamping Jokowi harus mampu mendongkrak elektabilitas sang capres. "Elektabilitas merupakan cerminan tentang kualitas sang calon di mata pemilih," tururnya.
(poe)
Explore More