Indonesia Jangan Lengah Terkait Isu Papua Merdeka di PBB
Senin, 02 Oktober 2017 - 08:56 WIB
Indonesia Jangan Lengah Terkait Isu Papua Merdeka di PBB
A
A
A
JAYAPURA - Terkait mencuatnya isu petisi dukungan Papua merdeka pada sidang PBB beberapa waktu lalu, dan disebutnya pihak PBB dalam hal ini Ketua Komite Khusus Dekolonialisasi PBB (C-24) Rafael Ramirez tidak akan menerima petisi itu.
Akademisi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung menyebutkan, adanya isu ini maka Pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati.
"Bahasa politik itu bersayap, jadi harus hati-hati, kita harus melihat gestur dan cara berbicara Bapak Ramirez," kata Marinus Yaung, yang juga telah dikirimi rilis PBB Komite Khusus Dekolonialisasi, melalui pihak Kemenlu, Senin (2/10/2017).
Menurutnya, politik semacam itu yang diwaspadai adalah gerakan diam-diam atau yang disebutnya bawah meja. Pasalnya kata Marinus, dari sumber terpercayanya di New York, menyebut pihak Ramirez telah menunjuk tim untuk bertemu langsung dengan Beny Wenda.
"Gerakan diam-diam bawah meja itu yang harus diwaspadai. Karena saya mendapat informasi, bahwa Ramirez menunjuk tim untuk bertemu Beny Wenda, dan Menerima petisi itu,"katanya.
Marinus mengutarakan, jika pihak Menlu meminta saran terkait permasalahan isu dukungan 1.8 juta penduduk Papua mendukung Referendum.
"Saya juga sudah sampaikan kepada pihak Menlu, Indonesia jangan lengah dalam mengantisipasi lobi-lobi seperti ini. Perlu politikus yang betul-betul berkompetisi dalam hal Papua, yang bisa berbicara di dewan PBB," terangnya.
Dikatakan, jika permasalahan Papua tidak ingin mencuat di PBB, maka harus dilakukan komunikasi intensif dengan pihak PBB lagi, sehingga isu tidak bisa masuk dan berkarya bebas.
"Oleh karena itu tempatkan orang-orang yang berkompetisi dengan masalah Papua, jangan tarik orang yang tidak paham dan asal bicara. Jangan lagi kecolongan, jangan sampai seperti pengalaman lalu, yang di PIF, kan jebol juga," katanya.
Marius bahkan menyebut, pihak Menlu gagal dalam mengantisipasi isu Papua Merdeka di dewan PBB. "Ini juga teguran keras untuk orang di Kementerian Luar Negeri, mereka ini juga gagal untuk mengantisipasi isu Papua sampai masuk ke PBB," ucapnya.
(Baca juga: Wiranto Sebut Isu Papua Merdeka Hanya untuk Pecah Belah Bangsa)
Seperti diberitakan The Guardian, tokoh Separatis Papua Beny Wenda mengaku telah menyerahkan petisi 1.8 juta penduduk Papua ke Komite Khusus Dekolonialisasi PBB. Menyebutkan petisi diselundupkan ke desa-desa untuk menghindari penangkapan aparat.
Lalu apakah petisi itu benar, sedangkan jaringan komunikasi ke pelosok Papua masih sangat sulit. Beny Wenda pun dituding berbohong dan membuat petisi hoax. Tidak hanya sekali, pihak Beny Wenda telah melakukan pembohongan publik beberapa kali.
Hal inipun telah disampaikan langsung oleh Ramirez yang membantah Beny Wenda dalam berita The Guardian. Ramirez menyebut isu Papua tidak termasuk dalam agenda C-24, dan sesuai mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories.
Akademisi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung menyebutkan, adanya isu ini maka Pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati.
"Bahasa politik itu bersayap, jadi harus hati-hati, kita harus melihat gestur dan cara berbicara Bapak Ramirez," kata Marinus Yaung, yang juga telah dikirimi rilis PBB Komite Khusus Dekolonialisasi, melalui pihak Kemenlu, Senin (2/10/2017).
Menurutnya, politik semacam itu yang diwaspadai adalah gerakan diam-diam atau yang disebutnya bawah meja. Pasalnya kata Marinus, dari sumber terpercayanya di New York, menyebut pihak Ramirez telah menunjuk tim untuk bertemu langsung dengan Beny Wenda.
"Gerakan diam-diam bawah meja itu yang harus diwaspadai. Karena saya mendapat informasi, bahwa Ramirez menunjuk tim untuk bertemu Beny Wenda, dan Menerima petisi itu,"katanya.
Marinus mengutarakan, jika pihak Menlu meminta saran terkait permasalahan isu dukungan 1.8 juta penduduk Papua mendukung Referendum.
"Saya juga sudah sampaikan kepada pihak Menlu, Indonesia jangan lengah dalam mengantisipasi lobi-lobi seperti ini. Perlu politikus yang betul-betul berkompetisi dalam hal Papua, yang bisa berbicara di dewan PBB," terangnya.
Dikatakan, jika permasalahan Papua tidak ingin mencuat di PBB, maka harus dilakukan komunikasi intensif dengan pihak PBB lagi, sehingga isu tidak bisa masuk dan berkarya bebas.
"Oleh karena itu tempatkan orang-orang yang berkompetisi dengan masalah Papua, jangan tarik orang yang tidak paham dan asal bicara. Jangan lagi kecolongan, jangan sampai seperti pengalaman lalu, yang di PIF, kan jebol juga," katanya.
Marius bahkan menyebut, pihak Menlu gagal dalam mengantisipasi isu Papua Merdeka di dewan PBB. "Ini juga teguran keras untuk orang di Kementerian Luar Negeri, mereka ini juga gagal untuk mengantisipasi isu Papua sampai masuk ke PBB," ucapnya.
(Baca juga: Wiranto Sebut Isu Papua Merdeka Hanya untuk Pecah Belah Bangsa)
Seperti diberitakan The Guardian, tokoh Separatis Papua Beny Wenda mengaku telah menyerahkan petisi 1.8 juta penduduk Papua ke Komite Khusus Dekolonialisasi PBB. Menyebutkan petisi diselundupkan ke desa-desa untuk menghindari penangkapan aparat.
Lalu apakah petisi itu benar, sedangkan jaringan komunikasi ke pelosok Papua masih sangat sulit. Beny Wenda pun dituding berbohong dan membuat petisi hoax. Tidak hanya sekali, pihak Beny Wenda telah melakukan pembohongan publik beberapa kali.
Hal inipun telah disampaikan langsung oleh Ramirez yang membantah Beny Wenda dalam berita The Guardian. Ramirez menyebut isu Papua tidak termasuk dalam agenda C-24, dan sesuai mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories.
(maf)
