Daya Saing Naik 5 Level
Sabtu, 30 September 2017 - 08:00 WIB
Daya Saing Naik 5 Level
A
A
A
KALANGAN pengusaha mengapresiasi kenaikan peringkat daya saing Indonesia dari level 41 pada tahun lalu ke level 36 tahun ini dalam waktu yang tergolong singkat. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) yang bertajuk Global Competitiveness Index 2017-2018 Edition, posisi daya saing Indonesia melesat naik lima peringkat.
Kenaikan peringkat daya saing itu di mata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani adalah sebuah prestasi tersendiri bagi pemerintah yang mengundang persepsi positif untuk investor asing. Meski demikian Hariyadi yang dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang rajin mengkritisi kebijakan pemerintah mengingatkan agar pemerintah terus berbenah, sebab masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Kenaikan peringkat daya saing itu oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dinilai sebagai sebuah prestasi yang mengonfirmasi hal yang telah dilakukan pemerintah dan bank sentral untuk mendorong Indonesia meninggalkan status negara dengan pendapatan menengah (middle income).
Peningkatan daya saing adalah salah satu faktor pendorong dalam memacu pertumbuhan ekonomi, terutama dalam memutar roda industri pengolahan. Untuk menaikkan kinerja ekspor dari produk industri pengolahan, bagi mantan direktur utama Bank Mandiri itu, tidak hanya dibutuhkan stabilitas makroekonomi yang baik, tetapi perlu pula daya saing yang kuat. Meski memuji kenaikan peringkat daya saing saat ini, mantan Menteri Keuangan itu menyatakan masih banyak yang harus diperbaiki, di antaranya pembangunan infrastruktur dan kemudahan berusaha di Indonesia.
Sementara itu, sebelum WEF merilis laporan kenaikan peringkat daya saing Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR), Basuki Hadimuljono, sudah meyakini Indonesia bakal mengalami kenaikan peringkat pada tahun ini. Keyakinan pembantu Presiden yang dikenal gemar bermain musik itu didasarkan pada pembangunan infrastruktur yang sangat gencar dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dan pembangunan infrastruktur salah satu elemen penyokong kenaikan peringkat daya saing. Apalagi sebelumnya WEF juga telah menaikkan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia ke level 60 yang sebelumnya bertengger di level 62.
Meski cukup membanggakan, kenaikan peringkat daya saing Indonesia pada tahun ini masih di bawah tiga negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yakni Thailand yang bertengger di level 32, lalu Malaysia di level 23, dan Singapura di level 3.
Sejumlah ekonom menilai bahwa daya saing Indonesia bisa naik peringkat lagi apabila pemerintah mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, misalnya mengoptimalkan realisasi 16 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan sebelumnya. Paket kebijakan ekonomi yang paling mendesak untuk dioptimalkan di antaranya menyangkut program investasi yang bebas hambatan.
Pe¬merintah harus membenahi aturan antar-kementerian /lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari peraturan daerah mengenai retribusi, pajak daerah hingga tenaga kerja yang tidak ramah dengan investor. Memang tidak mudah menghapus semua hambatan terhadap aktivitas investasi tersebut, tetapi itu jalan utama apabila negeri ini ingin terus naik peringkat mendampingi sejumlah negara tetangga.
Daya saing Indonesia yang naik lima peringkat itu, dalam pandangan pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony A Prasetiantono, adalah modal yang baik bagi perekonomian Indonesia. Prestasi kenaikan peringkat tersebut akan memberi sentimen positif bagi investor, terutama investor asing.
Untuk menjaga kesinambungan peringkat daya saing itu, Tony menyarankan pemerintah agar lebih serius merealisasi implementasi 16 paket kebijakan ekonomi seperti yang direkomendasikan sejumlah ekonom lain. Pe¬ningkatan daya saing ini, sebagaimana diungkapkan Tony, tidak serta-merta dirasakan manfaatnya, butuh waktu dan sinkronisasi kebijakan ekonomi lainnya yang bersahabat dengan investor.
Memang, pekerjaan rumah pemerintah masih banyak untuk terus mendorong daya saing mencapai level yang lebih tinggi seperti percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi pelayanan dan perizinan. Dan tak kalah penting adalah pemberantasan korupsi, sebab kejahatan korupsi ternyata salah satu musuh utama daya saing bagi sebuah negara.
Kenaikan peringkat daya saing itu di mata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani adalah sebuah prestasi tersendiri bagi pemerintah yang mengundang persepsi positif untuk investor asing. Meski demikian Hariyadi yang dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang rajin mengkritisi kebijakan pemerintah mengingatkan agar pemerintah terus berbenah, sebab masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Kenaikan peringkat daya saing itu oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dinilai sebagai sebuah prestasi yang mengonfirmasi hal yang telah dilakukan pemerintah dan bank sentral untuk mendorong Indonesia meninggalkan status negara dengan pendapatan menengah (middle income).
Peningkatan daya saing adalah salah satu faktor pendorong dalam memacu pertumbuhan ekonomi, terutama dalam memutar roda industri pengolahan. Untuk menaikkan kinerja ekspor dari produk industri pengolahan, bagi mantan direktur utama Bank Mandiri itu, tidak hanya dibutuhkan stabilitas makroekonomi yang baik, tetapi perlu pula daya saing yang kuat. Meski memuji kenaikan peringkat daya saing saat ini, mantan Menteri Keuangan itu menyatakan masih banyak yang harus diperbaiki, di antaranya pembangunan infrastruktur dan kemudahan berusaha di Indonesia.
Sementara itu, sebelum WEF merilis laporan kenaikan peringkat daya saing Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR), Basuki Hadimuljono, sudah meyakini Indonesia bakal mengalami kenaikan peringkat pada tahun ini. Keyakinan pembantu Presiden yang dikenal gemar bermain musik itu didasarkan pada pembangunan infrastruktur yang sangat gencar dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dan pembangunan infrastruktur salah satu elemen penyokong kenaikan peringkat daya saing. Apalagi sebelumnya WEF juga telah menaikkan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia ke level 60 yang sebelumnya bertengger di level 62.
Meski cukup membanggakan, kenaikan peringkat daya saing Indonesia pada tahun ini masih di bawah tiga negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yakni Thailand yang bertengger di level 32, lalu Malaysia di level 23, dan Singapura di level 3.
Sejumlah ekonom menilai bahwa daya saing Indonesia bisa naik peringkat lagi apabila pemerintah mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, misalnya mengoptimalkan realisasi 16 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan sebelumnya. Paket kebijakan ekonomi yang paling mendesak untuk dioptimalkan di antaranya menyangkut program investasi yang bebas hambatan.
Pe¬merintah harus membenahi aturan antar-kementerian /lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari peraturan daerah mengenai retribusi, pajak daerah hingga tenaga kerja yang tidak ramah dengan investor. Memang tidak mudah menghapus semua hambatan terhadap aktivitas investasi tersebut, tetapi itu jalan utama apabila negeri ini ingin terus naik peringkat mendampingi sejumlah negara tetangga.
Daya saing Indonesia yang naik lima peringkat itu, dalam pandangan pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony A Prasetiantono, adalah modal yang baik bagi perekonomian Indonesia. Prestasi kenaikan peringkat tersebut akan memberi sentimen positif bagi investor, terutama investor asing.
Untuk menjaga kesinambungan peringkat daya saing itu, Tony menyarankan pemerintah agar lebih serius merealisasi implementasi 16 paket kebijakan ekonomi seperti yang direkomendasikan sejumlah ekonom lain. Pe¬ningkatan daya saing ini, sebagaimana diungkapkan Tony, tidak serta-merta dirasakan manfaatnya, butuh waktu dan sinkronisasi kebijakan ekonomi lainnya yang bersahabat dengan investor.
Memang, pekerjaan rumah pemerintah masih banyak untuk terus mendorong daya saing mencapai level yang lebih tinggi seperti percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi pelayanan dan perizinan. Dan tak kalah penting adalah pemberantasan korupsi, sebab kejahatan korupsi ternyata salah satu musuh utama daya saing bagi sebuah negara.
(rhs)
