Respons Pemerintah Soal Informasi Referendum Papua Barat
Kamis, 28 September 2017 - 17:18 WIB
Respons Pemerintah Soal Informasi Referendum Papua Barat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo enggan berkomentar banyak mengenai adanya petisi referendum Papua Barat yang dipresentasikan secara diam-diam ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut Tjahjo, masalah itu biar menjadi kewenangan Menko Polhukam, Wiranto yang berbicara. Kendati begitu, Tjahjo mengaku pihaknya sudah mendengar mengenai informasi tersebut.
"Infonya sih ada. Tapi belum dibahas," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Sementara Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), AM Fachir menegaskan, tidak ada petisi mengenai referendum Papua Barat. Menurutnya, hal itu dilontarkan sejumlah orang-orang tertentu yang hanya mencari perhatian publik.
"Soal Papua kita sudah selesai bahkan sudah ada keputusan PBB 1969," tegas Fachir di tempat yang sama.
Fachir pun enggan memaparkan bahwa pemerintah akan mengusut pihak-pihak yang dianggap menggalang petisi secara diam-diam. "Ya karena itu cuman hanya, kita akan lihat tetapi pada saat yang sama bagi kita itu sudah selesai," tandasnya.
Kabar berhembus petisi referendum Papua Barat dikirim diam-diam ke PBB. Meski pemerintah mengancam akan menangkap dan memenjarakan pihak-pihak yang menggalang petisi, diduga dokumen tersebut diselundupkan dari desa ke desa dan diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta penduduk Papua Barat, yakni lebih dari 70 persen penduduk di provinsi itu.
Menurut Tjahjo, masalah itu biar menjadi kewenangan Menko Polhukam, Wiranto yang berbicara. Kendati begitu, Tjahjo mengaku pihaknya sudah mendengar mengenai informasi tersebut.
"Infonya sih ada. Tapi belum dibahas," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Sementara Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), AM Fachir menegaskan, tidak ada petisi mengenai referendum Papua Barat. Menurutnya, hal itu dilontarkan sejumlah orang-orang tertentu yang hanya mencari perhatian publik.
"Soal Papua kita sudah selesai bahkan sudah ada keputusan PBB 1969," tegas Fachir di tempat yang sama.
Fachir pun enggan memaparkan bahwa pemerintah akan mengusut pihak-pihak yang dianggap menggalang petisi secara diam-diam. "Ya karena itu cuman hanya, kita akan lihat tetapi pada saat yang sama bagi kita itu sudah selesai," tandasnya.
Kabar berhembus petisi referendum Papua Barat dikirim diam-diam ke PBB. Meski pemerintah mengancam akan menangkap dan memenjarakan pihak-pihak yang menggalang petisi, diduga dokumen tersebut diselundupkan dari desa ke desa dan diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta penduduk Papua Barat, yakni lebih dari 70 persen penduduk di provinsi itu.
(maf)
