TB Hasanuddin: Polemik Soal Impor Senjata Jangan Diperpanjang
Senin, 25 September 2017 - 15:32 WIB
TB Hasanuddin: Polemik Soal Impor Senjata Jangan Diperpanjang
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menganggap polemik mengenai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai adanya instansi yang mengimpor 5.000 senjata ilegal sudah selesai.
Menurut Hasanuddin, polemik itu tidak perlu diperpanjang karena sudah dijelaskan oleh
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers, Minggu 24 September 2017.
"Menurut hemat saya, selesai lah sudah polemik itu ketika Bapak Menko Polhukam menyampaikannya," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017). (Baca juga: Penjelasan Menko Polhukam Soal Impor Soal Isu 5.000 Senjata Ilegal )
Lagipula, kata dia, jumlah senjata yang dipesan pun bukan 5.000 pucuk sebagaimana diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, melainkan hanya 500 pucuk.
"Bahwa yang membeli BIN untuk keperluan pelatihan," ungkapnya.
Dia mengatakan, pembelian 500 pucuk senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) pun sah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Bahwa itu sah menurut APBN dan kemudian dibeli. Itu clear. Tidak usah lagi dipolemikkan," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Menurut Hasanuddin, polemik itu tidak perlu diperpanjang karena sudah dijelaskan oleh
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers, Minggu 24 September 2017.
"Menurut hemat saya, selesai lah sudah polemik itu ketika Bapak Menko Polhukam menyampaikannya," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017). (Baca juga: Penjelasan Menko Polhukam Soal Impor Soal Isu 5.000 Senjata Ilegal )
Lagipula, kata dia, jumlah senjata yang dipesan pun bukan 5.000 pucuk sebagaimana diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, melainkan hanya 500 pucuk.
"Bahwa yang membeli BIN untuk keperluan pelatihan," ungkapnya.
Dia mengatakan, pembelian 500 pucuk senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) pun sah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Bahwa itu sah menurut APBN dan kemudian dibeli. Itu clear. Tidak usah lagi dipolemikkan," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
(dam)
