Waspadai Operasi Asing untuk Adu Domba TNI, Polri dan BIN

JAKARTA - Situasi politik nasional menghangat terkait polemik pengadaan senjata. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan polemik tersebut muncul karena komunikasi yang belum tuntas.

Kendati demikian di media sosial, isu impor 5.000 senjata ilegal terus jadi perbincangan.

Pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai ada pihak ketiga yang mencoba melakukan adu domba antara Panglima TNI, Polri dan institusi BIN. "Dari penelusuran dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi adu domba ini menggunakan medsos," kata Ridlwan, Senin (25/9/2017).

Dia menjelaskan, pada 23 September pukul 22 muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN . Tagar itu sempat menjadi trending topik di Twitter. "Dari penelusuran saya, itu menggunakan autobot, mesin, bukan akun akun asli, " kata alumni S-2 Kajian Intelijen Universitas Indonesia tersebut.

Tagar #PanglimaTantangBIN itu menggunakan link url sebuah berita di website www.perangbintang.com. "Setelah saya cek, website itu dihosting dari luar negeri, " kata Ridlwan.

Website perang bintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat. "Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan," ujar Ridlwan.

Pagi hari 24 September isu makin memanas karena beredar berita melalui WhatsApp group yang mengutip situs perang bintang.com. "Pada berita itu ada wawancara fiktif seolah-olah Kepala BIN diwawancarai padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan, " kata Ridlwan.

Selain BIN, akun-akun anonim juga memanaskan situasi dengan seolah olah menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. Bahkan dengan gambar gambar hoax. Dia mencontohkan salah satu posting di media sosial yang menunjukkan tumpukan gambar senjata AK 47 yang disebut-sebut milik Polri.

"Setelah ditelusuri di internet itu gambar tumpukan senjata di konflik Yaman 2016. Jadi memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoax," katanya.

Dia menilai isu ini adalah upaya pecah belah oleh kepentingan asing agar Indonesia gaduh. Tujuannya agar masyarakat saling curiga termasuk personel di dalam kepolisian, BIN, dan TNI. "Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para Bhayangkari negara, padahal hubungan Panglima, Kepala BIN, Kapolri harmonis dan baik baik saja, " katanya.

Dia meyakini pihak asing ingin menciptakan kegaduhan agar pembangunan di Indonesia terganggu. "Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu-isu sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah, ini sangat berbahaya, " katanya.

Dia menilai respons Menko Polhukam dalam menenangkan suasana sudah tepat dan terukur. "Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia akur, rukun, dan damai," kata Ridlwan. (Baca juga: Penjelasan Menko Polhukam Soal Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal )

Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu mengimbau masyarakat agar bijak sebelum menyebar kabar di media sosial. "Bangsa ini kuat kalau bersatu, kita akan hancur jika dipecah belah dan diadu domba. Indonesia musti bersatu, " katanya.

Dia menambahkan setiap institusi intelijen punya tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. "Intelijen TNI adalah intelijen tempur untuk kepentingan military intelligence. Tugasnya adalah memastikan pertahanan nasional kuat dari kemungkinan serangan pihak asing, berapa kekuatan senjata Singapura, berapa kapal selam Australia, itu salah satu contoh tugas intelijen tempur, " katanya.

Ridlwan mengingatkan dalam tugas intelijen berlaku single user atau pengguna tunggal. Intelijen negara, kata dia, penggunanya adalah Presiden. "Baik itu yang berdinas di intelijen militer/Bais maupun intelijen Polri dan intelijen BIN sama sama bertanggung jawab pada satu pengguna yakni Presiden," ucapnya.