Kebutuhan Berbeda, Arahan Pemerintah Soal Dana Desa Jangan Terbatas
Sabtu, 09 September 2017 - 14:53 WIB
Kebutuhan Berbeda, Arahan Pemerintah Soal Dana Desa Jangan Terbatas
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat diminta untuk tidak memberikan arahan yang membatasi penggunaan dana desa hanya untuk sektor tertentu. Kebebasan bagi daerah untuk menggunakan dana desa untuk sektor yang dibutuhkan masyarakat membuat pembangunan tepat guna dan manfaatnya lebih dirasakan orang banyak.
“Contoh tadi desa Pak Suwardi (Kades Plososari Kendal) mungkin kebutuhan akan jalan penghubung dusun sangat besar, 13 km. Jadi (lebih baik) kasih opsi, masukan sehingga desa membuat keputusan berdasarkan pengetahuan,” kata peneliti Kolaborasi Masyarakat Dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) Sentot Pambudi saat menjadi pembicara diskusi Sindo Trijaya Radio “Rakyat, Desa dan Tanahnya” di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (9/9/2017).
Menurut Sentot, kebutuhan masing-masing daerah memang bermacam-macam. Oleh karena itu arahan yang diberikan pemerintah pusat sebaiknya bersifat umum, dan lebih pada pencapaian target musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). “Misalnya prioritas nasional soal air bersih yang masih jadi tantangan besar didesa, apa alternatifnya, oh embung apa irigasi,” kata Sentot.
Sentot melihat, empat program pilar yang diarahkan pemerintah agar dana desa digunakan khusus untuk membangun embung, BUMdes, sarana dan prasarana olahraga serta produk khas daerah belum tentu bisa dijalankan sepenuhnya oleh desa. Dia menyarankan agar hal ini tidak dipaksakan. “Jadi hormati betul asas subsidialitas, masyarakat bisa mengidentifikasi kebutuhannya sendiri tentunya dengan masukan, input, wawasan kepada masyarakat desa,” jelasnya.
Sebelumnya, Kades Desa Plososari Kendal Jawa Tengah mengeluhkan adanya pembatasan penggunaan dana desa untuk kebutuhan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dia mengatakan realitasnya dilapangan kebutuhan desa berbeda dengan yang sudah diarahkan, atau lebih mengutamakan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kalau saya ikuti pak menteri (empat program pilar) misalnya saya bangun embung atau sarana prasarana olahraga saya didemo warga. Saat ini warga menginginkan jalan, karena jalan itu akses potensial meningkatkan ekonomi,” kata dia.
“Contoh tadi desa Pak Suwardi (Kades Plososari Kendal) mungkin kebutuhan akan jalan penghubung dusun sangat besar, 13 km. Jadi (lebih baik) kasih opsi, masukan sehingga desa membuat keputusan berdasarkan pengetahuan,” kata peneliti Kolaborasi Masyarakat Dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) Sentot Pambudi saat menjadi pembicara diskusi Sindo Trijaya Radio “Rakyat, Desa dan Tanahnya” di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (9/9/2017).
Menurut Sentot, kebutuhan masing-masing daerah memang bermacam-macam. Oleh karena itu arahan yang diberikan pemerintah pusat sebaiknya bersifat umum, dan lebih pada pencapaian target musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). “Misalnya prioritas nasional soal air bersih yang masih jadi tantangan besar didesa, apa alternatifnya, oh embung apa irigasi,” kata Sentot.
Sentot melihat, empat program pilar yang diarahkan pemerintah agar dana desa digunakan khusus untuk membangun embung, BUMdes, sarana dan prasarana olahraga serta produk khas daerah belum tentu bisa dijalankan sepenuhnya oleh desa. Dia menyarankan agar hal ini tidak dipaksakan. “Jadi hormati betul asas subsidialitas, masyarakat bisa mengidentifikasi kebutuhannya sendiri tentunya dengan masukan, input, wawasan kepada masyarakat desa,” jelasnya.
Sebelumnya, Kades Desa Plososari Kendal Jawa Tengah mengeluhkan adanya pembatasan penggunaan dana desa untuk kebutuhan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dia mengatakan realitasnya dilapangan kebutuhan desa berbeda dengan yang sudah diarahkan, atau lebih mengutamakan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kalau saya ikuti pak menteri (empat program pilar) misalnya saya bangun embung atau sarana prasarana olahraga saya didemo warga. Saat ini warga menginginkan jalan, karena jalan itu akses potensial meningkatkan ekonomi,” kata dia.
(pur)
