Presiden PKS Instruksikan Kader Galang Dana untuk Rohingya
Senin, 04 September 2017 - 09:21 WIB
Presiden PKS Instruksikan Kader Galang Dana untuk Rohingya
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menginstruksikan kader-kader PKS menggalang dana kemanusiaan untuk warga Rohingya di Myanmar.
"Kami sudah meminta kepada kader-kader PKS. Bukan hanya sebatas pejabat publik, melainkan semuanya. Baik pejabat publik maupun kader biasa. Sifatnya sukarela," kata Sohibul Iman dalam konferensi pers di gedung DPP PKS, Jalan TB Simatupang Nomor 82, Jakarta, Minggu 3 September 2017.
Sohibul Iman mengatakan, upaya penggalangan dana tersebut sudah dilakukan sejak pertama kali mencuat berita operasi ethnic cleansing atau genosida terhadap kaum Rohingya oleh junta militer Myanmar.
"PKS sudah melakukan upaya penggalangan dana untuk korban pembantaian yang terjadi di Rohingya. Semacam program solidaritas rakyat untuk Rohingya," ungkap Sohibul.
Sebelumnya Sohibul Iman mendesak pemerintah Indonesia harus segera menempuh jalur-jalur diplomatik baik bilateral maupun multilateral melalui organisasi ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan agenda utama menyelamatkan warga sipil yang tidak bersenjata dan memulihkan kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai bagian integral dari Negara Myanmar yang lebih demokratis.
"Kami sudah meminta kepada kader-kader PKS. Bukan hanya sebatas pejabat publik, melainkan semuanya. Baik pejabat publik maupun kader biasa. Sifatnya sukarela," kata Sohibul Iman dalam konferensi pers di gedung DPP PKS, Jalan TB Simatupang Nomor 82, Jakarta, Minggu 3 September 2017.
Sohibul Iman mengatakan, upaya penggalangan dana tersebut sudah dilakukan sejak pertama kali mencuat berita operasi ethnic cleansing atau genosida terhadap kaum Rohingya oleh junta militer Myanmar.
"PKS sudah melakukan upaya penggalangan dana untuk korban pembantaian yang terjadi di Rohingya. Semacam program solidaritas rakyat untuk Rohingya," ungkap Sohibul.
Sebelumnya Sohibul Iman mendesak pemerintah Indonesia harus segera menempuh jalur-jalur diplomatik baik bilateral maupun multilateral melalui organisasi ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan agenda utama menyelamatkan warga sipil yang tidak bersenjata dan memulihkan kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai bagian integral dari Negara Myanmar yang lebih demokratis.
(dam)
