Golkar Berikan Bantuan Hukum kepada Wali Kota Tegal

JAKARTA - Partai Golkar memberikan bantuan hukum kepada kadernya, Siti Masitha Soeparno, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin malam. Adapun yang diberi tugas melakukan pendampingan hukum kepada Wali Kota Tegal itu adalah Ketua bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Rudi Alfonso.

"Ya itu sudah pasti (Bantuan hukum, red). Jadi, protap Partai Golkar siapa pun kader Partai Golkar, apalagi pengurus itu secara otomatis, kita tugaskan Ketua bidang Hukum dan HAM (Rudi Alfonso, red) untuk melakukan pendampingan," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Penugasan kepada Ketua bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Rudi Alfonso itu, kata dia, sekaligus untuk memastikan agar proses hukum terhadap Siti Masitha ‎Soeparno berdasarkan fakta. "D‎an berkeadilan," ucap Idrus.

Selain itu, kata Idrus, DPP Partai Golkar sudah menginstruksikan pengurus partai di Provinsi Jawa Tengah untuk mencari tahu permasalahan yang menjerat Siti Masitha Soeparno. Pengurus Partai Golkar Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah nantinya akan melaporkannya ke DPP.

Kemudian, Koordinator bidang (Korbid) Kepartaian akan mengkaji laporan dari DPD Jawa Tengah mengenai permasalahan Siti Masitha Soeparno. "Nah Korbid Kepartaian nanti akan memberikan satu memo usulan tentang langkah-langkah yang mungkin diambil oleh Partai Golkar dan itu lah nanti yang akan kita putuskan dalam rapat," ungkapnya.

Diketahui, barang bukti ratusan juta rupiah disita KPK dalam penangkapan Siti Masitha Soeparno. Selain menangkap Siti Masitha yang juga sebagai Wali Kota Tegal itu, petugas KPK juga membawa dua pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah.