Akhir 2018, Proyek Penataan Parlemen Senilai Rp600 M Dimulai
Selasa, 22 Agustus 2017 - 17:10 WIB
Akhir 2018, Proyek Penataan Parlemen Senilai Rp600 M Dimulai
A
A
A
JAKARTA - Proyek penataan Kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta, bakal dimulai akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019 mendatang. Pasalnya, alokasi anggaran untuk proyek itu masuk Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018.
Adapun proyek itu meliputi pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I, pembangunan alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan. Sementara anggaran yang dialokasikan untuk proyek itu sekitar Rp600 miliar dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp5,7 triliun.
"Jadi, anggaran yang ada itu anggaran tahun 2018, yang sudah ada anggaran 2018, bukan anggaran 2017. Sehingga nanti untuk anggaran 2018 kita akan melaksanakan perencanaan untuk pembangunan," ujar Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Maka, kata Djuned, hasil dari proyek tersebut dinikmati oleh anggota DPR periode 2019-2024 mendatang dan seterusnya. "Karena kita baru masuk dalam sebuah perencanaan dan manajemen konsultan," jelasnya.
Dia melanjutkan, pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I dan pembangunan alun-alun demokrasi menjadi prioritas. Dikatakan Djuned, spesifikasi pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I itu akan disesuaikan dengan standar bangunan lembaga negara lainnya, seperti Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Bahwa untuk pejabat negara luasannya itu adalah 117 meter persegi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Itu sudah standar satu ruangan," imbuhnya.
Dengan demikian, tambah dia, cukup ideal untuk menampung seorang anggota DPR, lima tenaga ahli dan dua orang staf administrasi. "Karena untuk anggota dewan itu perlu sebuah ruangan, memerlukan ruang rapat, dan juga memerlukan ruang tamu," ungkapnya.
Adapun proyek itu meliputi pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I, pembangunan alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan. Sementara anggaran yang dialokasikan untuk proyek itu sekitar Rp600 miliar dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp5,7 triliun.
"Jadi, anggaran yang ada itu anggaran tahun 2018, yang sudah ada anggaran 2018, bukan anggaran 2017. Sehingga nanti untuk anggaran 2018 kita akan melaksanakan perencanaan untuk pembangunan," ujar Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Maka, kata Djuned, hasil dari proyek tersebut dinikmati oleh anggota DPR periode 2019-2024 mendatang dan seterusnya. "Karena kita baru masuk dalam sebuah perencanaan dan manajemen konsultan," jelasnya.
Dia melanjutkan, pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I dan pembangunan alun-alun demokrasi menjadi prioritas. Dikatakan Djuned, spesifikasi pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I itu akan disesuaikan dengan standar bangunan lembaga negara lainnya, seperti Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Bahwa untuk pejabat negara luasannya itu adalah 117 meter persegi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Itu sudah standar satu ruangan," imbuhnya.
Dengan demikian, tambah dia, cukup ideal untuk menampung seorang anggota DPR, lima tenaga ahli dan dua orang staf administrasi. "Karena untuk anggota dewan itu perlu sebuah ruangan, memerlukan ruang rapat, dan juga memerlukan ruang tamu," ungkapnya.
(kri)
