Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Pendamping Desa
Sabtu, 19 Agustus 2017 - 15:15 WIB
Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Pendamping Desa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diminta mengevaluasi kinerja pendamping desa. Pasalnya, selama ini banyak keluhan dari masyarakat yang menyebutkan para pendamping desa tidak mampu memberdayakan masyarakat desa.
"Banyak kepala desa menyampaikan kerja mereka tidak sesuai dengan kebutuhan. Mirip tenaga survei atau pengumpul data," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertema Dana Desa Untuk Siapa di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2017).
Tak hanya mengkritisi kualitas pendamping desa, Robert juga menilai para pendamping desa gagal membuktikan bahwa mereka bisa membangun desa. Karenanya, Robert meminta pemerintah segera melakukan perbaikan kualitas pendamping desa. Bila tak diperbaiki, keberadaan mereka justru menghambat cita-cita pemerintah membangun dari desa.
Senada dengan Robert, Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia Abdul Hadi, juga mengamini rendahnya kualitas pendamping. Dia mengatakan, banyak aspirasi yang mendorong agar peran pendamping diperkuat salah satunya dengan memperbaiki pola rekrutmen.
"Dari instansi agar ada peningkatan kualitas pendamping, supaya tidak merepotkan. Jadi betul-betul jadi pendamping," kata Hadi.
"Banyak kepala desa menyampaikan kerja mereka tidak sesuai dengan kebutuhan. Mirip tenaga survei atau pengumpul data," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertema Dana Desa Untuk Siapa di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2017).
Tak hanya mengkritisi kualitas pendamping desa, Robert juga menilai para pendamping desa gagal membuktikan bahwa mereka bisa membangun desa. Karenanya, Robert meminta pemerintah segera melakukan perbaikan kualitas pendamping desa. Bila tak diperbaiki, keberadaan mereka justru menghambat cita-cita pemerintah membangun dari desa.
Senada dengan Robert, Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia Abdul Hadi, juga mengamini rendahnya kualitas pendamping. Dia mengatakan, banyak aspirasi yang mendorong agar peran pendamping diperkuat salah satunya dengan memperbaiki pola rekrutmen.
"Dari instansi agar ada peningkatan kualitas pendamping, supaya tidak merepotkan. Jadi betul-betul jadi pendamping," kata Hadi.
(kri)
