DPR Masih Upayakan Kenaikan Anggaran Rp7,2 Triliun

JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR masih akan mengupayakan kenaikan anggaran DPR sebesar Rp7,2 triliun untuk 2018 pasca pembacaan nota keuangan presiden pada 16 Agustus mendatang. Pasalnya, sejak awal DPR lewat BURT mengajukan kenaikan Rp7,2 triliun tapi hanya disepakati Rp5,7 triliun.

"Ya kita kan mengajukan itu Rp7,2 triliun kita transparan enggak ada yang ditutup-tutupin. (Rp500 miliar) Untuk gedung baru. Nanti kan baru tanggal 16 nota keuangan oleh presiden baru kita bahas lagi," ujar Ketua BURT DPR Anton Sihombing kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Anton optimistis akan disetujui oleh pemerintah. Namun tentunya, harus ada upaya bargaining yang kuat dengan pemerintah. Salah satunya dengan mengajak menteri keuangan (Menkeu) untuk melihat langsung ke ruang kerja anggota DPR.

"Ya kita kasih contoh atau menteri keuangannya kita ajak ke kamar, bapak-bapak (awak media) juga bila perlu lusa kita lihat kamar," katanya.

Menurut Politikus Partai Golkar itu, pengajuan Rp7,2 triliun itu berdasarkan pembahasan mengenai kebutuhan DPR oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR bersama BURT. Kebutuhan itu di antaranya pembangunan museum, alun-alun demokrasi, perpustakaan dan gedung baru.

"Pokoknya kita minta alokasi dana Rp7,2 triliun untuk 2018," ucapnya.

Yang jelas, Anton menegaskan bahwa sejauh ini yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah yakni kenaikan sebesar Rp5,7 triliun untuk 2018. Pihaknya belum memutuskan apakah proyek ini sifatnya multi-years.

"Karena belum disetujui, jadi jangan dulu berbicara mengenai anggaran 2019. Kemarin kan Rp5,7 triliun nanti kan kita rapat lagi. Masa pemerintah mau DPR-nya keleleran," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Ahmad Djuned menjelaskan, penambahan anggaran DPR sebesar Rp1,4 triliun baru merupakan usulan yang diajukan oleh Setjen dan juga BURT. Pasalnya, pembahasan Rancangan APBN (R-APBN) 2018 baru akan dilakukan usai pidato nota keuangan Presiden Jokowi dan penyerahan RUU APBN pada 16 Agustus mendatang.

"Iya (usulan penambahan anggaran) untuk 2018. Tapi, apa yang diusulkan oleh dewan kan tidak seluruhnya harus dipenuhi," kata Djuned di Gedung DPR.

Djuned menjelaskan, Setjen hanya bertugas mengkompikasi keperluan-keperluan setiap alat kelengkapan dewan (AKD) baik itu komisi maupun badan kemudian, itu dibahas bersama dengan BURT. Lalu, hasil pembahasan disampaikan dalam rapat paripurna DPR untuk disepakati menjadi usulan.

"Iya (kenaikan anggaran) nanti akan dibahas. Nanti setelah itu presiden menyampaikan di dalam RUU APBNnya," jelasnya.

Adapun kenaikan angka, Djuned mengaku tidak tahu. Tapi yang jelas beberapa tahun seperti 2017 lalu anggaran DPR justru turun, karena ada kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah dimana besarannya sudah ditentukan oleh pemerintah.

Dan karena usulan DPR tidak dipenuhi semuanya, menurut Djuned nantinya usai pembacaan nota keuangan presiden dan penyerahan RUU APBN 2017 akan ada pembahasan perencanaan kembali di DPR.

"Makanya kita akan mencoba perencanaan kembali. Kira-kira yang menjadi prioritas, skala prioritas apa saja," bebernya.

Djuned menambahkan, Setjen DPR juga sudah mengalokasikan anggaran untuk penambahan pimpinan DPR sebagai antisipasi dari revisi Undang-undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Karena, jika nanti pimpinan DPR bertambah akan ada kebutuhan yang harus dipenuhi Setjen DPR. Tapi, dia mengaku tidak tahu nominal anggaran untuk penambahan pimpinan DPR itu.

"Kita harus antisipasi, dengan adanya penambahan pimpinan pasti kan ada penambahan yang berkaitan dengan masalah ruangan. Tetapi kalau yang berkaitan dengan rumah jabatan, kemudian mobil dinas itu dari Sekretariat Negara," pungkasnya.