MPR dan UKP PIP Sepakat bagi Peran Terkait Ideologi Pancasila
Kamis, 10 Agustus 2017 - 19:31 WIB
MPR dan UKP PIP Sepakat bagi Peran Terkait Ideologi Pancasila
A
A
A
JAKARTA - Tim Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berkunjung dan melakukan pembahasan dengan MPR tentang peran masing-masing lembaga mensosialisasikan Ideologi Pancasila kepada Masyarakat yang merupakan amanah kerja mereka.
Kepala UKP-PIP Yudi Latif menyatakan akan terus berkonsultasi dengan MPR sebagai pengusul awal adanya UKP-PIP tersebut. Dia juga mengatakan konsultasi dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara MPR dan UKP-PIP.
"Kami datang ke sini untuk berkonsultasi, kira-kira apa yang bisa tetap dijalankan oleh MPR. Tapi juga apa hal-hal yang tidak dijalankan oleh MPR, tapi UKP bisa mengambil peran penting," kata Yudi Latief di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
"Supaya tidak over laping. Karena anggaran negara ini terbatas, oleh karena itu apa yang sudah dijalankan oleh MPR jalan terus, kami mengambil porsi yang belum dijalankan oleh MPR," imbuhnya.
Menurutnya, UKP akan berperan dan menjalankan tugas pembinaan Ideologi yang lebih terstruktur. Seperti memperbaiki sistem pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, memasukan konten Pancasila dalam sistem karier di dalam birokrasi.
"Misalnya dulu namanya penataran, tapi sekarang namanya semacam penyegaran Pancasila bagi aparatur sipil negara dan juga bahkan mungkin yang kita ajak tanggung jawab bukan hanya lembaga negara, termasuk dunia usaha, perannya penting," ungkapnya.
Dia menilai, pembinaan Pancasila punya tahapan-tahapan tertentu mlai dari tahapan pengetahuan, sikap hingga tindakan. Yudi mengatakan apa yang dilakukan oleh MPR sifatnya lebih kepada sosialisasi, pemahaman, Pancasila, UUD, pada level pertama.
"Kita (UKP-PIP) harus lebih dalam lagi termasuk ke sikap perilaku, perbuatan, karakter, karena memerlukan kontinuitas. Kalau MPR secara umum, kalau kita lebih terstruktur, terencana. Supaya betul-betul Pancasila ini menjadi karakter, perbuatan bagi masyarakat maupun penyelenggara negara," jelasnya.
Menanggapi Yudi, Ketua MPR Zulkifli Hasan membenarkan bahwa embrio UKP merupakan ide yang diungkapkan oleh MPR agar ada lembaga yang terus bersinergi mensosialisasikan pancasila. Menurutnya, UKP lebih menyiapkan hal yang fundamental.
"Jadi kalau MPR perintah undang-undang sosialisasi. Tapi kalau UKP saya kira bukan sosialisasi umum, tapi dia menyiapkan pelatihan kepada manggala-manggala," tuturnya.
"Menyiapkan itu untuk melatih masing-masing lingkungan atau RT masing-masing. Menyiapkan Pancasila sebagai ilmu yang berkembang. Itu tugas yang perlu duduk lama dan berat itu. Kemudian memberikan penataran," tandasnya.
Kepala UKP-PIP Yudi Latif menyatakan akan terus berkonsultasi dengan MPR sebagai pengusul awal adanya UKP-PIP tersebut. Dia juga mengatakan konsultasi dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara MPR dan UKP-PIP.
"Kami datang ke sini untuk berkonsultasi, kira-kira apa yang bisa tetap dijalankan oleh MPR. Tapi juga apa hal-hal yang tidak dijalankan oleh MPR, tapi UKP bisa mengambil peran penting," kata Yudi Latief di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
"Supaya tidak over laping. Karena anggaran negara ini terbatas, oleh karena itu apa yang sudah dijalankan oleh MPR jalan terus, kami mengambil porsi yang belum dijalankan oleh MPR," imbuhnya.
Menurutnya, UKP akan berperan dan menjalankan tugas pembinaan Ideologi yang lebih terstruktur. Seperti memperbaiki sistem pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, memasukan konten Pancasila dalam sistem karier di dalam birokrasi.
"Misalnya dulu namanya penataran, tapi sekarang namanya semacam penyegaran Pancasila bagi aparatur sipil negara dan juga bahkan mungkin yang kita ajak tanggung jawab bukan hanya lembaga negara, termasuk dunia usaha, perannya penting," ungkapnya.
Dia menilai, pembinaan Pancasila punya tahapan-tahapan tertentu mlai dari tahapan pengetahuan, sikap hingga tindakan. Yudi mengatakan apa yang dilakukan oleh MPR sifatnya lebih kepada sosialisasi, pemahaman, Pancasila, UUD, pada level pertama.
"Kita (UKP-PIP) harus lebih dalam lagi termasuk ke sikap perilaku, perbuatan, karakter, karena memerlukan kontinuitas. Kalau MPR secara umum, kalau kita lebih terstruktur, terencana. Supaya betul-betul Pancasila ini menjadi karakter, perbuatan bagi masyarakat maupun penyelenggara negara," jelasnya.
Menanggapi Yudi, Ketua MPR Zulkifli Hasan membenarkan bahwa embrio UKP merupakan ide yang diungkapkan oleh MPR agar ada lembaga yang terus bersinergi mensosialisasikan pancasila. Menurutnya, UKP lebih menyiapkan hal yang fundamental.
"Jadi kalau MPR perintah undang-undang sosialisasi. Tapi kalau UKP saya kira bukan sosialisasi umum, tapi dia menyiapkan pelatihan kepada manggala-manggala," tuturnya.
"Menyiapkan itu untuk melatih masing-masing lingkungan atau RT masing-masing. Menyiapkan Pancasila sebagai ilmu yang berkembang. Itu tugas yang perlu duduk lama dan berat itu. Kemudian memberikan penataran," tandasnya.
(maf)
