Cegah Tumpang Tindih, UKP Pancasila Diimbau Sinergi dengan MPR
Kamis, 10 Agustus 2017 - 15:50 WIB
Cegah Tumpang Tindih, UKP Pancasila Diimbau Sinergi dengan MPR
A
A
A
JAKARTA - Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) Yudi Latief telah menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan, hari ini. Adapun yang dibahas dalam pertemuan itu agar tugas UKP Pancasila tidak tumpang tindih dengan MPR.
Yudi mengatakan, MPR sudah seringkali menyosialisasikan empat pilar selama ini. Kemudian, pembentukan UKP Pancasila juga merupakan usulan MPR.
"Oleh karena itu kami datang ke sini untuk berkonsultasi, kira-kira apa yang bisa tetap dijalankan oleh MPR," kata Yudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
"Tapi juga apa hal-hal yang tidak dijalankan oleh MPR, UKP bisa mengambil peran penting. Supaya tidak overlapping (Tumpang tindih)," imbuhnya.
Sebab kata Yudi, anggaran negara saat ini terbatas. Maka itu, UKP Pancasila akan mengambil porsi yang belum dijalankam oleh MPR selama ini.
"Terutama tadi hal-hal yang lebih berdampak panjang. Contohnya, misalkan memperbaiki sistem pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah, perguruan tinggi," imbuhnya.
Selain itu, UKP Pancasila akan kembali memasukkan konten-konten Pancasila ke sistem karir di dalam birokrasi. "Misalnya dulu namanya penataran," ucapnya.
"Tapi sekarang namanya semacam penyegaran Pancasila bagi aparatur sipil negara dan juga bahkan mungkin yang kita ajak tanggung jawab bukan hanya lembaga negara, termasuk dunia usaha perannya penting," katanya.
Sebab menurut dia, memikirkan bagaimana model dunia usaha di Indonesia yang tetap memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku bahwa pihaknya yang meminta presiden untuk membentuk UKP Pancasila itu.
"Idenya itu harus seperti zamannya Pak Harto. Jadi yang bagus kita ambil," kata Zulkifli dalam kesempatan sama.
Sehingga, unit itu harus terus ada dan kokoh. "Jadi, kalau MPR perintah undang-undang sosialisasi, tapi kalau UKP saya kira bukan sosialisasi umum, tapi dia menyiapkan pelatihan kepada manggala-manggala. Kita mungkin butuh satu juta. Bisa saja," ujarnya.
Yudi mengatakan, MPR sudah seringkali menyosialisasikan empat pilar selama ini. Kemudian, pembentukan UKP Pancasila juga merupakan usulan MPR.
"Oleh karena itu kami datang ke sini untuk berkonsultasi, kira-kira apa yang bisa tetap dijalankan oleh MPR," kata Yudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
"Tapi juga apa hal-hal yang tidak dijalankan oleh MPR, UKP bisa mengambil peran penting. Supaya tidak overlapping (Tumpang tindih)," imbuhnya.
Sebab kata Yudi, anggaran negara saat ini terbatas. Maka itu, UKP Pancasila akan mengambil porsi yang belum dijalankam oleh MPR selama ini.
"Terutama tadi hal-hal yang lebih berdampak panjang. Contohnya, misalkan memperbaiki sistem pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah, perguruan tinggi," imbuhnya.
Selain itu, UKP Pancasila akan kembali memasukkan konten-konten Pancasila ke sistem karir di dalam birokrasi. "Misalnya dulu namanya penataran," ucapnya.
"Tapi sekarang namanya semacam penyegaran Pancasila bagi aparatur sipil negara dan juga bahkan mungkin yang kita ajak tanggung jawab bukan hanya lembaga negara, termasuk dunia usaha perannya penting," katanya.
Sebab menurut dia, memikirkan bagaimana model dunia usaha di Indonesia yang tetap memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku bahwa pihaknya yang meminta presiden untuk membentuk UKP Pancasila itu.
"Idenya itu harus seperti zamannya Pak Harto. Jadi yang bagus kita ambil," kata Zulkifli dalam kesempatan sama.
Sehingga, unit itu harus terus ada dan kokoh. "Jadi, kalau MPR perintah undang-undang sosialisasi, tapi kalau UKP saya kira bukan sosialisasi umum, tapi dia menyiapkan pelatihan kepada manggala-manggala. Kita mungkin butuh satu juta. Bisa saja," ujarnya.
(maf)
