Mendagri: 1 Juta Penduduk Indonesia Punya Data Ganda
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, hingga saat ini masih ada satu juta penduduk Indonesia yang beridentitas ganda. Dia berharap, akhir tahun ini persoalan tersebut telah diselesaikan.
Dia menyebutkan, saat ini Kemendagri telah mampu menyelesaikan persoalan identitas ganda hingga 96%. Hanya tinggal 4% atau sekitar 1 juta penduduk yang masih beridentitas ganda.
"Target kami akhir tahun ini data kependudukan sudah bisa selesai," kata Tjahjo Kumolo usai menyaksikan Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Sembilan Lembaga Jasa Keuangan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri di UOB Plaza, Jakarta, Senin (7/8/2017).
"Per hari ini sudah hampir 96%. Pak Dirjen dan teman-teman Dukcapil kerja keras. Masih ada 1 juta yang data ganda," imbuh menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Menurut Tjahjo, untuk menyelesaikan persoalan tersebut memang sedikit sulit. Namun melalui kerja sama dengan lembaga di Tanah Air, termasuk dengan lembaga jasa keuangan, menyelesaikannya akan lebih mudah.
(Baca juga: Lembaga Jasa Keuangan dan Kemendagri Kerja Sama Pemanfaatan e-KTP)
Hari ini, Kemendagri menandatangani kerja sama dengan sembilan lembaga jasa keuangan untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Sehingga, jumlah lembaga yang telah bekerja sama dengan Kemendagri dalam memanfaatkan identitas kependudukan berjumlah 224 lembaga. "Kerja sama ini sudah memasuki 224 lembaga maupun kementerian yang ada," ucapnya.
"Ini akan terus kita tingkatkan dari target yang harus dicapai. Ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman MoU Kemendagri dengan OJK yang telah kita mulai pada 20 Februari 2014. Ini akan terus kita update," tandasnya.
Dia menyebutkan, saat ini Kemendagri telah mampu menyelesaikan persoalan identitas ganda hingga 96%. Hanya tinggal 4% atau sekitar 1 juta penduduk yang masih beridentitas ganda.
"Target kami akhir tahun ini data kependudukan sudah bisa selesai," kata Tjahjo Kumolo usai menyaksikan Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Sembilan Lembaga Jasa Keuangan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri di UOB Plaza, Jakarta, Senin (7/8/2017).
"Per hari ini sudah hampir 96%. Pak Dirjen dan teman-teman Dukcapil kerja keras. Masih ada 1 juta yang data ganda," imbuh menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Menurut Tjahjo, untuk menyelesaikan persoalan tersebut memang sedikit sulit. Namun melalui kerja sama dengan lembaga di Tanah Air, termasuk dengan lembaga jasa keuangan, menyelesaikannya akan lebih mudah.
(Baca juga: Lembaga Jasa Keuangan dan Kemendagri Kerja Sama Pemanfaatan e-KTP)
Hari ini, Kemendagri menandatangani kerja sama dengan sembilan lembaga jasa keuangan untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Sehingga, jumlah lembaga yang telah bekerja sama dengan Kemendagri dalam memanfaatkan identitas kependudukan berjumlah 224 lembaga. "Kerja sama ini sudah memasuki 224 lembaga maupun kementerian yang ada," ucapnya.
"Ini akan terus kita tingkatkan dari target yang harus dicapai. Ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman MoU Kemendagri dengan OJK yang telah kita mulai pada 20 Februari 2014. Ini akan terus kita update," tandasnya.
(maf)