Munaslub, DPP Golkar Samakan Pandangan dengan GMPG
Selasa, 01 Agustus 2017 - 19:22 WIB
Munaslub, DPP Golkar Samakan Pandangan dengan GMPG
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengklaim sudah menugaskan beberapa orang untuk melakukan komunikasi dengan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG). Upaya ini dilakukan terkait permintaan GMPG untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, komunikasi penting dilakukan dalam mencapai kesamaan pandangan. Dia mengingatkan kesamaan pandangan harus dijaga dalam membangun partai ke depan.
"Kita mengajak mereka bicara, kita melakukan komunikasi dengan mereka, kita memberikan pemahaman mereka," ujar Idrus di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Mengenai permintaan GMPG kepada Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi jalannya persidangan perkara dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) partainya menghormati proses hukum yang ditangani KPK. Termasuk proses hukum yang melibatkan ketua umumnya, Setya Novanto. (Baca: 6 Kriteria Calon Ketua Umum Golkar Pengganti Setya Novanto)
"Pada saat yang sama kita juga menugaskan kepada Ketua Bidang Hukum dan HAM (Rudi Alfonso-red) untuk mengawal dan melakukan pendampingan," ucapnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, komunikasi penting dilakukan dalam mencapai kesamaan pandangan. Dia mengingatkan kesamaan pandangan harus dijaga dalam membangun partai ke depan.
"Kita mengajak mereka bicara, kita melakukan komunikasi dengan mereka, kita memberikan pemahaman mereka," ujar Idrus di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Mengenai permintaan GMPG kepada Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi jalannya persidangan perkara dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) partainya menghormati proses hukum yang ditangani KPK. Termasuk proses hukum yang melibatkan ketua umumnya, Setya Novanto. (Baca: 6 Kriteria Calon Ketua Umum Golkar Pengganti Setya Novanto)
"Pada saat yang sama kita juga menugaskan kepada Ketua Bidang Hukum dan HAM (Rudi Alfonso-red) untuk mengawal dan melakukan pendampingan," ucapnya.
(kur)
