Sikap Muhammadiyah Terkait Israel Blokade Al-Aqsa
Jum'at, 28 Juli 2017 - 07:30 WIB
Sikap Muhammadiyah Terkait Israel Blokade Al-Aqsa
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan keprihatinannya atas tindak kekerasan yang masih terjadi di Kompleks Al Aqsa. Aksi kekerasan berujung terbunuhnya warga Palestina oleh tentara Israel, ini tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak masyarakat sipil yang dilindungi hukum internasional.
"Muhammadiyah mengutuk keras tindak kekerasan yang dilakukan penguasa dan tentara zionis Israel terhadap warga sipil yang tidak berdosa," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti melalui pesan tertulisnya, kemarin.
Muhammadiyah mendesak PBB, negara yang tergabung dalam OKI serta Liga Arab, untuk segera menggelar sidang khusus membahas langkah penyelesaian kekerasan yang terjadi. Serta meminta kepada pihak yang tengah bertikai untuk gencatan senjata, menghentikan segala bentuk konfrontasi.
"Apabila Israel masih melanggar, PBB dapat memberikan sanksi kepada mereka," ucap Muti.
Muhammadiyah juga mendesak kepada negara-negara yang selama ini memiliki perhatian besar terhadap isu Timur Tengah untuk mengambil langkah cepat agar aksi kekerasan tidak meluas ke wilayah lain.
"Kalau ini tidak dicegah maka peluang terjadinya aksi perlawanan yang ditujukan kepada negara yang dianggap membela Israel. Dan ini tentunya berpotensi memunculkan aksi terorisme dan radikalisme," kata Muti.
(Baca juga: Penyelamatan Masjid Al-Aqsa Diklaim Berkat Peran Raja Salman)
Lebih lanjut Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia untuk terus mengambil langkah diplomatik, menyelesaikan permasalahan Palestina secara komprehensif.
Dengan kekuatan diplomatiknya, pemerintah diharapkan bisa kembali mengangkat alternatif two states solution sebagai bagian dari roadmap perdamaian Palestina-Israel.
"Muhammadiyah juga menyerukan kepada umat beragama menggalang solidaritas politik. Walaupun ini nuansa keagamaannya kuat, tapu sesungguhnya persoalan ini konflik politik," tukasnya.
"Muhammadiyah mengutuk keras tindak kekerasan yang dilakukan penguasa dan tentara zionis Israel terhadap warga sipil yang tidak berdosa," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti melalui pesan tertulisnya, kemarin.
Muhammadiyah mendesak PBB, negara yang tergabung dalam OKI serta Liga Arab, untuk segera menggelar sidang khusus membahas langkah penyelesaian kekerasan yang terjadi. Serta meminta kepada pihak yang tengah bertikai untuk gencatan senjata, menghentikan segala bentuk konfrontasi.
"Apabila Israel masih melanggar, PBB dapat memberikan sanksi kepada mereka," ucap Muti.
Muhammadiyah juga mendesak kepada negara-negara yang selama ini memiliki perhatian besar terhadap isu Timur Tengah untuk mengambil langkah cepat agar aksi kekerasan tidak meluas ke wilayah lain.
"Kalau ini tidak dicegah maka peluang terjadinya aksi perlawanan yang ditujukan kepada negara yang dianggap membela Israel. Dan ini tentunya berpotensi memunculkan aksi terorisme dan radikalisme," kata Muti.
(Baca juga: Penyelamatan Masjid Al-Aqsa Diklaim Berkat Peran Raja Salman)
Lebih lanjut Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia untuk terus mengambil langkah diplomatik, menyelesaikan permasalahan Palestina secara komprehensif.
Dengan kekuatan diplomatiknya, pemerintah diharapkan bisa kembali mengangkat alternatif two states solution sebagai bagian dari roadmap perdamaian Palestina-Israel.
"Muhammadiyah juga menyerukan kepada umat beragama menggalang solidaritas politik. Walaupun ini nuansa keagamaannya kuat, tapu sesungguhnya persoalan ini konflik politik," tukasnya.
(maf)
