PAN Tak Diundang ke Istana, Demokrat: Urusan Mereka Lah!
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat tidak ingin menanggapi perihal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak diundang dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah fraksi partai politik (parpol) pendukung pemerintah.
Demokrat menilai pertemuan tersebut bukan menjadi urusannya. "Itu urusan mereka lah. "Siapa yang dipanggil, siapa yang tidak dipanggil, ya urusan mereka, ya kan," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan Hasan sambil tertawa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017). (Baca Juga: PDIP Anggap PAN Bukan Lagi Pendukung Pemerintah)
Dia pun enggan menilai situasi politik di balik tidak diundangnya Fraksi PAN ke Istana Kepresidenan. "Itu tanya Pak Jokowi dong, tanya Pak Jokowi," kata mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini.
Diketahui, sejumlah hal dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan enam fraksi Parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Enam fraksi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Demokrat menilai pertemuan tersebut bukan menjadi urusannya. "Itu urusan mereka lah. "Siapa yang dipanggil, siapa yang tidak dipanggil, ya urusan mereka, ya kan," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan Hasan sambil tertawa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017). (Baca Juga: PDIP Anggap PAN Bukan Lagi Pendukung Pemerintah)
Dia pun enggan menilai situasi politik di balik tidak diundangnya Fraksi PAN ke Istana Kepresidenan. "Itu tanya Pak Jokowi dong, tanya Pak Jokowi," kata mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini.
Diketahui, sejumlah hal dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan enam fraksi Parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Enam fraksi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
(dam)