DPD I Golkar Tak Ingin Ada Munaslub
DPD I Golkar Tak Ingin Ada Munaslub
A
A
A
JAKARTA - Pertemuan pengurus DPD I Partai Golkar dengan jajaran pengurus DPP Partai Golkar menghasilkan tiga poin utama.
Di antaranya, mendukung hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar 18 Juli 2017 yang salah satunya menyatakan tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengatakan, seluruh DPD I Golkar solid dan konsisten untuk mendukung proses hukum yang tengah dihadapi Novanto. Sejalan dengan itu, DPD I Golkar juga tidak menginginkan adanya gelaran munaslub.
"Kami sadar bahwa dalam kepemimpinan Novanto dan Idrus Marham, keberadaan Partai Golkar di seluruh daerah sangat bagus dan terkonsolidasi dengan baik. Pada Pilkada serentak 2017 kita menang di atas 50 persen," kata Ridwan dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2017).
Seperti diketahui, wacana munaslub diungkapkan sejumlah kader pasca penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). (Baca Juga: Kader Muda Tolak Hasil Pleno DPP Golkar Soal Setya Novanto)
Ridwan menilai, capaian dan prestasi yang telah ditorehkan kepemimpinan Novanto menjadi modal besar bagi Golkar untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Poin lainnya, lanjut Ridwan, seluruh DPD I Golkar bersepakat akan meneruskan rekomendasi pertemuan ini kepada seluruh jajaran DPD II dan seluruh jajaran di bawahnya.
"Kami tetap solid. Golkar punya pengalaman menghadapi tekanan semacam ini. Dengan kerja keras sebagai orang lapangan, kita akan jalankan rekomendasi ini secara sungguh-sungguh," kata Ridwan.
Di antaranya, mendukung hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar 18 Juli 2017 yang salah satunya menyatakan tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengatakan, seluruh DPD I Golkar solid dan konsisten untuk mendukung proses hukum yang tengah dihadapi Novanto. Sejalan dengan itu, DPD I Golkar juga tidak menginginkan adanya gelaran munaslub.
"Kami sadar bahwa dalam kepemimpinan Novanto dan Idrus Marham, keberadaan Partai Golkar di seluruh daerah sangat bagus dan terkonsolidasi dengan baik. Pada Pilkada serentak 2017 kita menang di atas 50 persen," kata Ridwan dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2017).
Seperti diketahui, wacana munaslub diungkapkan sejumlah kader pasca penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). (Baca Juga: Kader Muda Tolak Hasil Pleno DPP Golkar Soal Setya Novanto)
Ridwan menilai, capaian dan prestasi yang telah ditorehkan kepemimpinan Novanto menjadi modal besar bagi Golkar untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Poin lainnya, lanjut Ridwan, seluruh DPD I Golkar bersepakat akan meneruskan rekomendasi pertemuan ini kepada seluruh jajaran DPD II dan seluruh jajaran di bawahnya.
"Kami tetap solid. Golkar punya pengalaman menghadapi tekanan semacam ini. Dengan kerja keras sebagai orang lapangan, kita akan jalankan rekomendasi ini secara sungguh-sungguh," kata Ridwan.
(dam)
Explore More