Menko PMK Yakin Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Tuntas 2018
Kamis, 20 Juli 2017 - 20:31 WIB
Menko PMK Yakin Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Tuntas 2018
A
A
A
JAKARTA - Proses rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap empat kabupaten di Aceh yang dilanda gempa pada tahun 2016 terus dilakukan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan targetnya pada tahun 2018 semua proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa yang terjadi pada 7 Desember 2016 itu sudah tuntas.
"Kita bergerak cepat menjalankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di empat kabupaten di Aceh. Ini secara sinergis kita lakukan dan semua berkomitmen kuat sehingga kita yakin proses pembangunan kembali semua yang terdampak bencana ini bisa dilakukan," tutur Puan usai Rapat Koordinasi tingkat menteri terkait Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri (RTM) terkait penanganan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Aceh, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Rakor tingkat menteri ini dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur NAD Muzakir Manaf, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas serta para pejabat instansi terkait lainnya.
Puan menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi tahun 2016 di empat kabupaten di Aceh dilakukan percepatan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2017.
Dijelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh empat menteri koordinator, 14 kementerian, tujuh lembaga, serta empat kabupaten/kota.
"Inilah yang terus kita koordinasikan. Secara teknis, proses rekonstruksi dan rehabilitasi di lapangan akan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Semua pihak terkait sudah menyatakan komitmen kuat untuk menyukseskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2016 tersebut," tutur Puan.
Puan menjelaskan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini ada lima sektor yang jadi fokus, yakni permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Pelaksanaan secara teknis juga sudah dibahas secara matang sehingga percepatan bisa segera dilakukan.
"Pelaksanaannya kita sudah bahas bagaimana me-manage kegiatan ini dengan baik. Kami optimis dan berharap pelaksanaannya berjalan sesuai harapan. Pada tahun 2018 Insya Allah masjid yang ada di Trenggading, Pidie Jaya akan dibangun dan dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi dan insya Allah selesai sebelum Ramadan 2018," kata Puan.
Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp3,456 triliun, dan anggarannya sudah dibahas dan dilaksanakan melalui lintas sektoral terkait. "Soal anggaran ini sudah dibahas, termasuk bagaimana mendikung anggaran tersebut," ujarnya.
Dia mengingatkan, gempa bumi yang menimpa Aceh pada 7 Desember 2016 lalu mengakibatkan korban 103 meninggal, 134 luka berat, 532 luka ringan, dan pengungsi 85.133 jiwa.
Adapun kebutuhan dana untuk penanganan bencana gempa bumi sesuai hasil Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (jitupasna) yang ada dalam rencana aksi sebesar Rp3,45 trilliun terdiri atas sektor permukiman (Rp338 miliar), infrastruktur (Rp1,224 triliun), sosial (Rp646 miliar), ekonomi (Rp 938 miliar) dan lintas sektor (Rp308 miliar).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan targetnya pada tahun 2018 semua proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa yang terjadi pada 7 Desember 2016 itu sudah tuntas.
"Kita bergerak cepat menjalankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di empat kabupaten di Aceh. Ini secara sinergis kita lakukan dan semua berkomitmen kuat sehingga kita yakin proses pembangunan kembali semua yang terdampak bencana ini bisa dilakukan," tutur Puan usai Rapat Koordinasi tingkat menteri terkait Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri (RTM) terkait penanganan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Aceh, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Rakor tingkat menteri ini dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur NAD Muzakir Manaf, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas serta para pejabat instansi terkait lainnya.
Puan menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi tahun 2016 di empat kabupaten di Aceh dilakukan percepatan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2017.
Dijelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh empat menteri koordinator, 14 kementerian, tujuh lembaga, serta empat kabupaten/kota.
"Inilah yang terus kita koordinasikan. Secara teknis, proses rekonstruksi dan rehabilitasi di lapangan akan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Semua pihak terkait sudah menyatakan komitmen kuat untuk menyukseskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2016 tersebut," tutur Puan.
Puan menjelaskan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini ada lima sektor yang jadi fokus, yakni permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Pelaksanaan secara teknis juga sudah dibahas secara matang sehingga percepatan bisa segera dilakukan.
"Pelaksanaannya kita sudah bahas bagaimana me-manage kegiatan ini dengan baik. Kami optimis dan berharap pelaksanaannya berjalan sesuai harapan. Pada tahun 2018 Insya Allah masjid yang ada di Trenggading, Pidie Jaya akan dibangun dan dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi dan insya Allah selesai sebelum Ramadan 2018," kata Puan.
Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp3,456 triliun, dan anggarannya sudah dibahas dan dilaksanakan melalui lintas sektoral terkait. "Soal anggaran ini sudah dibahas, termasuk bagaimana mendikung anggaran tersebut," ujarnya.
Dia mengingatkan, gempa bumi yang menimpa Aceh pada 7 Desember 2016 lalu mengakibatkan korban 103 meninggal, 134 luka berat, 532 luka ringan, dan pengungsi 85.133 jiwa.
Adapun kebutuhan dana untuk penanganan bencana gempa bumi sesuai hasil Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (jitupasna) yang ada dalam rencana aksi sebesar Rp3,45 trilliun terdiri atas sektor permukiman (Rp338 miliar), infrastruktur (Rp1,224 triliun), sosial (Rp646 miliar), ekonomi (Rp 938 miliar) dan lintas sektor (Rp308 miliar).
(dam)
