Fraksi Demokrat Bersikeras Presidential Threshold Harus Dihapus
Kamis, 20 Juli 2017 - 11:50 WIB
Fraksi Demokrat Bersikeras Presidential Threshold Harus Dihapus
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat tetap menginginkan agar ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) dihapuskan alias 0%. Hal demikian pun akan disampaikan fraksi itu dalam rapat paripurna DPR hari ini.
"Menganggap Presidential Threshold tidak relevan untuk dilakukan pengaturan dalam RUU tersebut," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Dia mengatakan, Undang-undang Pemilu bakal kehilangan landasannya secara yuridis, politis dan juga sosiologis jika tetap memberlakukan Presidential Threshold.
"Selain menabrak norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan Pemilu 2019 adalah pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres, secara politis akan membatasi hak konstitusional baik parpol peserta Pemilu 2019," katanya.
Lebih lanjut, dia menjelaskangatakan, Presidential Threshold secara sosiologis juga membatasi hak konstitusional warga negara. Sehingga, lanjut dia, dapat berpotensi pada rendahnya partisipasi warga negara dalam menentukan pilihan.
Dia menambahkan, Presidential Threshold juga akan memengaruhi pertumbuhan dan kualitas demokrasi di samping legitimasinya sendiri. "Berdasarkan alasan rasional dan obyektif itulah yang mendasari sikap kita selama ini," pungkasnya.
"Menganggap Presidential Threshold tidak relevan untuk dilakukan pengaturan dalam RUU tersebut," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Dia mengatakan, Undang-undang Pemilu bakal kehilangan landasannya secara yuridis, politis dan juga sosiologis jika tetap memberlakukan Presidential Threshold.
"Selain menabrak norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan Pemilu 2019 adalah pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres, secara politis akan membatasi hak konstitusional baik parpol peserta Pemilu 2019," katanya.
Lebih lanjut, dia menjelaskangatakan, Presidential Threshold secara sosiologis juga membatasi hak konstitusional warga negara. Sehingga, lanjut dia, dapat berpotensi pada rendahnya partisipasi warga negara dalam menentukan pilihan.
Dia menambahkan, Presidential Threshold juga akan memengaruhi pertumbuhan dan kualitas demokrasi di samping legitimasinya sendiri. "Berdasarkan alasan rasional dan obyektif itulah yang mendasari sikap kita selama ini," pungkasnya.
(kri)
