Wiranto Berharap Kenaikan Dana Bantuan Parpol Tak Disalahgunakan
Senin, 10 Juli 2017 - 14:40 WIB
Wiranto Berharap Kenaikan Dana Bantuan Parpol Tak Disalahgunakan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai rencana kenaikan dana bantuan partai politik (Parpol) merupakan hal yang sangat wajar. Asalkan dananya tidak disalahgunakan.
"Begini ya, jadi saya dari dulu waktu menjadi ketua umum parpol ya, waktu saya masih menjadi ketua umum parpol memang kita merasakan ya bahwa seyogyanya dana parpol itu mau ada kenaikan," ujar Wiranto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Karena, kata dia, di dalam alam demokrasi itu politik cukup dominan. Dia menilai, kehadiran parpol menjadi sangat dominan di dalam demokrasi.
"Karena dia juga akan menjadi penentu dari masalah-masalah keamanan dalam negeri, masalah-masalah kemajuan, masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan demokrasi itu sendiri," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, kondisi negara juga tidak sehat jika parpol atau nilai politiknya tidak sehat. Dia berpendapat, parpol merupakan salah satu pengelola politik. Kemudian, parpol adalah satu organisasi yang mengkader calon pemimpin bangsa.
"Maka alangkah seginya tatkala tugas-tugas ini tidak didukung suatu pembiayaan yang membiayai. Maka itu, tatkala ada usulan kenaikan pembiayaan parpol, kan sesuatu yang sangat wajar, dengan catatan tidak berlebihan, dengan catatan tidak disalahgunakan," ungkapnya.
Hanya saja, Wiranto berpendapat asalkan memiliki sistem akuntabilitas yang baik. Ada satu sistem yang menjaga agar dukungan parpol yang dibesarkan itu tidak disalahgunakan.
"Itu yang penting itu. Dengan demikian parpol juga tidak kemudian harus mencari dana-dana lain yang barangkali akan berurusan dengan masalah pelanggaran hukum," tuturnya.
Mengenai besaran kenaikan dana bantuan parpol itu, mantan ketua umum Partai Hanura ini enggan memberikan penilaiannya. "Kalau soal ukurannya itu tentu bukan tugas saya ya, kurangnya berapa itu bukan tugasnya menko polhukam. Tapi menko polhukam menyoroti dari sisi kehidupan politik demokrasi di Indonesia, akan lebih sehat," pungkasnya.
"Begini ya, jadi saya dari dulu waktu menjadi ketua umum parpol ya, waktu saya masih menjadi ketua umum parpol memang kita merasakan ya bahwa seyogyanya dana parpol itu mau ada kenaikan," ujar Wiranto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Karena, kata dia, di dalam alam demokrasi itu politik cukup dominan. Dia menilai, kehadiran parpol menjadi sangat dominan di dalam demokrasi.
"Karena dia juga akan menjadi penentu dari masalah-masalah keamanan dalam negeri, masalah-masalah kemajuan, masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan demokrasi itu sendiri," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, kondisi negara juga tidak sehat jika parpol atau nilai politiknya tidak sehat. Dia berpendapat, parpol merupakan salah satu pengelola politik. Kemudian, parpol adalah satu organisasi yang mengkader calon pemimpin bangsa.
"Maka alangkah seginya tatkala tugas-tugas ini tidak didukung suatu pembiayaan yang membiayai. Maka itu, tatkala ada usulan kenaikan pembiayaan parpol, kan sesuatu yang sangat wajar, dengan catatan tidak berlebihan, dengan catatan tidak disalahgunakan," ungkapnya.
Hanya saja, Wiranto berpendapat asalkan memiliki sistem akuntabilitas yang baik. Ada satu sistem yang menjaga agar dukungan parpol yang dibesarkan itu tidak disalahgunakan.
"Itu yang penting itu. Dengan demikian parpol juga tidak kemudian harus mencari dana-dana lain yang barangkali akan berurusan dengan masalah pelanggaran hukum," tuturnya.
Mengenai besaran kenaikan dana bantuan parpol itu, mantan ketua umum Partai Hanura ini enggan memberikan penilaiannya. "Kalau soal ukurannya itu tentu bukan tugas saya ya, kurangnya berapa itu bukan tugasnya menko polhukam. Tapi menko polhukam menyoroti dari sisi kehidupan politik demokrasi di Indonesia, akan lebih sehat," pungkasnya.
(kri)
